Acta Law Journal

Hypothetical Scenario between Sirius Corporation vs Magma Logistics based on Singapore and Japan Perspective

Mahmuddin — 2023-08-25

Merger and Acquisition (M&A) is still one of key point in international business law. More and more Asian companies doing the transaction to thrive their business. In essence, M&A is a way of transfer of ownership and control in a business or more corporations. Sirius Corporation and Magma Logistic are two main parties in these issues. We will be conducting research and collect information regarding the hypothetical scenario and conclude the findings. There are several important things need to be highlighted such us jurisdiction, legal rights, and corporation strategies in the event of the transactions. Not only that, but timeline for this transaction also play a pivotal point when the M&A deal occur. A series of details event also included in the timeline in order to gain a deep understanding how the companies interact before the M&A occurs. We also compare how Singapore and Japan law and regulation difference with each other in term of M&A deals for Sirius Corporation and Magma Logistic. I believe these two jurisdictions are the most used for companies in Asian. The main reason because they have strict implementation and practical for business to use not like many others Asian countries.

Keywords: merger and acquisition, jurisdiction, legal rights, and corporation strategies.

Analisis Yuridis Atas Kasus-Kasus Perbuatan Melawan Hukum Bidan Di Masyarakat

T. Keizerina Devi Azwar — 2023-08-25

This study aims to find out and analyze the responsibility of a midwife for unlawful acts that occur and are carried out in the midst of society. The profession of a midwife must provide health services including maternal health, child health, women's reproductive health and family planning based on responsible, accountable and competent services. However, in practice there are always individuals who commit violations and negligence that are against the law in society. The issues raised from this study are how to regulate unlawful acts by midwives and the extent of midwives' responsibility for PMH carried out in the community. The research method used is normative juridical research which is descriptive analytical using literature and case techniques supported by secondary data. Data analysis was carried out using qualitative research methods. The results of this study indicate that the regulation of unlawful acts by midwives can be found in Articles 1365, 1366, 1367 of the Civil Code, up to Article 58 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. The midwife's responsibility for unlawful acts committed in the midst of the community is given as long as it is proven to have committed a violation and caused the patient to suffer losses due to negligence from the medical action given by the midwife, so that the midwife will be fully responsible such as imposing administrative sanctions starting from written warning sanctions to revoking the license to practice . Furthermore, the imposition of civil sanctions, namely giving compensation to patients, to imposing criminal sanctions due to negligence which resulted in the patient being seriously injured causing death. This study concludes that the imposition of sanctions and reprimands on midwives is given on the basis of the magnitude of the errors and omissions they have made so that the consequences will be midwifery administrative responsibility, civil liability based on unlawful acts, and criminal liability if proven to have committed gross negligence which resulted in the patient being seriously injured up to death. From this study it can be seen that a midwife must and should prioritize a midwife's professional attitude such as the public's expectations of a midwife's profile, for this reason the community expects and wants a midwife to continue to prioritize a friendly, skilled and responsive attitude in their field according to their expertise and competence.

Keywords: 1365 Civil Code; Midwives; Health; Unlawful Acts.

Kedudukan Akta Notaris Dalam Terjadinya Peralihan Atas Kekayaan Intelektual

Ni Putu Ayu Bunga Sasmita — 2023-08-27

Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang timbul dari hasil pikir manusia dalam menghasilkan karya yang berguna untuk masyarakat luas. Perlindungan terhadap suatu karya kekayaan intelektual ini sangat penting adanya guna menciptakan kepastian hukum bagi pencipta karya-karya intelektual. Suatu hak atas kekayaan intelektual dimungkinkan untuk dilakukannya peralihan baik seluruh ataupun sebagian, yang salah satunya dengan perjanjian tertulis ataupun dengan akta notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan hukum akta notaris dalam terjadinya peralihan kekayaan intelektual dan peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian mengenai peralihan kekayaan intelektual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunkaan bahan pustaka berupa buku-buku dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskriptif, teknik komparatif dan teknik argumentatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan akta notaris dalam berbagai peraturan perundang-undangan bidang Kekayaan Intelektual, menyatakan dalam pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten diharuskan dibuatnya suatu perjanjian tertulis dihadapan seorang Notaris. Peran Notaris sangatlah penting dalam proses pengalihan kekayaan intelektual, sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik sebagai bukti secara tertulis tentang adanya pemindahan hak atas kekayaan intelektual dan juga Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman yang benar tentang peraturan perundang-undangan dalam bidang kekayaan intelektual.

Tinjauan Yuridis Ditolaknya Pernyataan Pailit Atas Dasar Perlakuan Yang Sama Pada Anak Perusahaan BUMN

Agnes Angelina Siallagan — 2023-08-28

BUMN dalam menjalankan restrukturiasi menjalankan prinsip holding company dalam memaksimalkan modal. Hubungan hukum yang terbangun dalam penerapan prinsip holding company antara induk perusahaan dan anak perusahaan diakibatkan oleh adanya pengambilalihan saham oleh induk perusahaan. Anak perusahaan BUMN diperlakukan sama dengan BUMN dengan memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2A ayat (7) PP RI Nomor 72 Tahun 2016. Penelitian ini difokuskan untuk mengurai dan menganalisis permasalahan berkenaan dengan status hukum anak perusahaan BUMN menurut hukum Indonesia, ketentuan hukum mengenai hubungan hukum induk perusahaan (holding) BUMN terhadap anak perusahaan BUMN yang diajukan pailit dan analisis terhadap ditolaknya permohonan pailit atas dasar perlakuan yang sama pada anak perusahaan BUMN dalam Putusan Nomor 35/ Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui bahan hukum primair, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian yang bersifat normatif ini beralaskan pada analisis kualitatif data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam rangka mencegah adanya interpretasi yang beragam terkait batasan kewenangan permohonan kepailitan bagi Anak Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, perlu adanya pengaturan yang jelas. Saat ini, UU Kepailitan belum secara eksplisit mengatur mengenai kewenangan permohonan kepailitan khususnya bagi Persero BUMN yang menganut sistem holding, sehingga perlu dilakukan perubahan atau penambahan dalam regulasinya. Dalam Putusan Nomor 35/ Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst hakim tidak mempertimbangan aspek dari kepemilikan saham dari termohon pailit dan sumber modalnya yang harus dimiliki seluruhnya oleh negara terhadap anak perusahaan BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik apabila merujuk pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU.

Pelanggaran Hak Cipta Buku yang Diperjualbelikan Melalui e-Commerce di Kota Medan

M. Citra Ramadhan — 2023-08-29

Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengontrol ciptaannya dari tindakan yang merugikan. Meskipun terdapat norma demikian, namun pelanggaran hak cipta tetap saja terjadi khususnya di kota Medan terhadap buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh, terkait: Pengaturan hukum hak cipta buku; Bentuk pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce di Kota Medan; Penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce. Sejalan dengan tujuan dari penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (applied legal research), guna mendapatkan gambaran utuh tidak hanya atas hukum positif yang mengaturnya (law in a book), akan tetapi juga konsekuensi pemberlakuannya dalam masyarakat (law in action). Hasil penelitian ini, yaitu: Pertama, buku merupakan karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga pencipta mendapat pelindungan hukum dari segala bentuk pelanggaran, baik itu berkenaan dengan hak moral dan hak ekonomi; Kedua, bentuk pelanggaran hak cipta berupa pelanggaran hak ekonomi, dimana buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce di Medan merupakan buku dari hasil penggandaan tanpa hak atau izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta; Ketiga, pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce dapat terjadi karena sistem hukum hak cipta yang lemah baik itu menyangkut dari sisi substansi, struktur dan budaya masyarakatnya sendiri.