KEBERADAAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM

(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018)

Authors

  • Kristina Agustiani Sianturi Kanwil Kemenkumham Sumut
  • Ali Marwan Hsb Kanwilkumham

Keywords:

Paralegal, Litigasi, Non-Litigasi, Advokat, Bantuan Hukum.

Abstract

Keberadaan paralegal dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum mendapatkan penolakan dari beberapa Advokat. Ketentuan tersebut kemudian diajukan judicial review ke Mahkamah Agung dengan alasan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam putusan Nomor 22 P/HUM/2018, Mahkamah Agung kemudian menyatakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bagaimana kemudian kedudukan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pasca keluarnya putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi putusan dan peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Dari hasil analisis ditemukan bahwa seyogianya yang dinyatakan bertentangan hanya terkait dengan pemberdayaan paralegal dalam menjalankan kuasa bukan juga membatalkan ketentuan mengenai pendampingan advokat yang dilakukan oleh paralegal. Keberadaan paralegal dalam mendampingi Advokat seyogianya masih diperlukan dalam rangka transfer ilmu terkait dengan dunia peradilan. Dengan keluarnya putusan tersebut, maka otomatis paralegal hanya bisa diberdayakan dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi saja.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2006.

Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1983.

Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2007.

Ajie Ramdan, “Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.

Akmal Adicahya, “Pengakuan terhadap Pihak Non-Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017.

Ali Marwan Hsb, Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara, Setara Press, Malang, 2017.

Bambang Sunggono dan Aries Hartono, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Eka N.A.M Sihombing, “Paralegal, Nasibmu Kini”, Opini, Sinar Indonesia Baru, Jumat, 24 Mei 2019.

Eka N.A.M Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor), Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum,Vol. 6, No. 1, June (2019).

Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.

Frans J. Rengka, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana; Sebuah Studi Kasus di LBH Jakarta”, Tesis, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

LBH Makassar, Buku Panduan Sekolah Paralegal Makassar Tahun 2015, LBH Makassar, Makassar, 2015.

Mulyana W. Kusumah, “Perkembangan Bantuan Hukum”, Hukum dan Pembangunan, April 1990.

Ni Komang Sutrisni, “Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu”, Jurnal Advokasi, Vol. 5 No. 2 – September 2015.

O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana, Alumni, Bandung, 2009.

Sulfiani Ika Puspita, “Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Makassar”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Makassar, 2010.

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi Terwujudnya Access to Law and Justice bagi Rakyat Miskin”, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018

Published

2022-02-10