Studi Komparasi Hubungan Kerja Non-Standar Dependent Self Employment dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Hukum Inggris Pada Era Gig Economy

Abstract

Perjanjian kemitraan yang dijalin oleh Mitra pengemudi dengan platform Grab dan Gojek
melahirkan jenis hubungan hukum yang tidak dapat diklasifikasi sebagai hubungan kerja,
karena disinyalir tidak memenuhi unsur-unsur hubungan kerja namun tidak pula memenuhi
ketentuan hubungan kemitraan sehingga diduga sebagai hubungan kerja non-standar Ketergantungan
diri -pekerjaan. Sementara itu, Mahkamah Agung Inggris menyatakan bahwa pengemudi Uber
merupakan Worker atau pekerja. Penelitian ini dimaksud untuk dapat menjawab mengenai
konstruksi hukum, aspek hukum serta perlindungan hukum pada hubungan kerja non-standar
Dependent self-employmentpada Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Hukum Inggris di era
Gig economy . Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum
Normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai data utama. Belum ada
pengaturan yang secara jelas dan spesifik mengenai model bisnis perantara layanan
digital serta hubungan kerja berbasis kemitraan seperti model Gojek dan Grab,
sedangkan bisnis hukum di Inggris sendiri berlandaskan pada keputusan pengadilan mulai
dari Employment Tribunal hingga UK Supreme Court. Dalam kontrak antara perusahaan
aplikasi Gojek dan grab dan pengemudi tergambar hubungan yang bersifat subordinatif karena
adanya kontrol serta ketidaksetaraan. Bandingkan dengan Inggris, pasca putusan pengadilan
UK Uber telah melakukan dan menyesuaikan kontraknya dengan
putusan pengadilan. Upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja mandiri adalah dengan mengeluarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Namun, dalam melindungi pekerja mandiri di Indonesia terdapat beberapa hambatan antara lain perantara teknologi, kendala, posisi tawar pengemudi ojek online di Indonesia yang begitu rendah dan ketidakhadirannya instrument hukum yang mengatur mengenai makna tidak perintah.