Politeia: Jurnal Ilmu Politik

Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki

2023-11-20T14:28:45+07:00

The political system implemented in a country can affect society's social, economic, and cultural development. So determining the correct political direction is vital for a country. This research was written using a descriptive qualitative method with literature studies and aims to discuss the practice of democracy in Indonesia and changes in the direction of the political system in Indonesia from democracy to oligarchy. The results of this study state several shortcomings in the practice of democracy in Indonesia, including the widespread abuse of authority, human rights violations, and election fraud, which can reduce the credibility of the Indonesian political system. This condition shows a change in the direction of Indonesia's political system from a democracy to an oligarchy. Political oligarchy focuses on concentrated power in a group of people with joint and interconnected political interests. The political oligarchy system has caused corruption and collusion in Indonesia. This system also allows political parties to control elections and increase the chances of victory. It increases economic inequality among social classes and reduces opportunities for the development of the business sector and investment. This oligarchic political system can also reduce opportunities for fair and transparent political participation. The most common adverse effects of oligarchy are increased corruption, social injustice, and political instability. Oligarchy allows small groups of rich people to take advantage of the political and economic system, suppresses civil society's economic and political rights, and hinders the democratic process.

Policy Politics and Human Rights: Study on the Implementation of Social Order Policy (Homeless and Beggar Free Zone) in Batam City Area

2023-12-06T17:07:46+07:00

Social Order Policy is designed by Batam City Government in Batam City Local Regulation No. 6 Year 2002. Through the implementation of this policy, which regulates that Batam City is a city that prohibits begging or vagrancy, which can disturb social order in green lanes and public places such as roads, restaurants, tourist attractions, and others. This research aims to find out and describe the Implementation of Social Order Policy (Free Area for Beggars and Vagrants) in Batam City. The type of research used by researchers is descriptive using a qualitative approach. Data collection techniques in this research were conducted by interview, observation, and documentation techniques. The data obtained was analysed using indicators of Policy Implementation theory according to Edward III which includes disposition, bureaucratic structure, resources, and communication. And analysed using political perspectives and human rights.

This research found that the Implementation of Social Order Policy (Free Area for Homeless and Beggars) in Batam City has been running, but the implementation has not been done optimally. Various efforts have been made by the Social and Empowerment Agency of Batam City in handling the problem of beggars and vagrants, namely by conducting outreach efforts, then providing guidance and training for beggars and vagrants. Then also to support the process of implementing this policy, an outreach team / Quick Reaction Team (TRC) was formed, then a rehabilitation building was built UPTD P2PMKS Nilam Suri. However, there are also inhibiting factors, namely the commitment and consistency of the outreach officers are still considered lacking, then the training and guidance conducted at UPTD Nilam Suri has not been able to fully benefit the beggars and vagrants. In addition, the government, which is fully responsible for the rights of beggars and homeless people, is not fully able to fulfil and overcome the existing problems.

Dinamika Stabilitas Politik di Indonesia Ditinjau dari Pemikiran Politik Kekuasaan Nicholas Machiavelli

2023-11-20T12:15:08+07:00

Percaturan politik dalam suatu kekuasaan merupakan suatu keniscayaan yang selalu terjadi. Hubungan antara politik dan kekuasan merupakan dua entitas yang sangat berkaitan erat. Salah satu pemikir politik zaman renaisans yang juga menaruh perhatiannya pada teori kekuasaan adalah Nicholas Machiavelli. Ia merupakan filsuf abad modern yang cukup terkenal dengan pemikiran filsafat politiknya. Politik kekuasan yang ditawarkan oleh Machiavelli menegaskan bahwa seorang penguasa harus memiliki strategi untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun, meskipun tindakan itu berkontradiksi dengan konteks moralitas. Dengan kata lain, Machiavelli menghendaki tujuan untuk menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Tindakan yang menghalalkan segala cara dalam konteks politik kekuasaan akan berdampak pada potensi yang dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam masyarakat. Terlebih jika dihadapkan pada stabilitas politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis pemikiran politik kekuasaan Machiavelli sebagai kacamata untuk melihat dinamika stabilitas politik di Indonesia.

Konflik Negara dan Masyarakat : Isu Wadas dalam Prespektif Politik Kewargaan

2023-11-20T11:12:31+07:00

Artikel ini menjelaskan konflik antara negara dan masyarakat yang sering terjadi di Indonesia, sebagai negara dengan sumberdaya alam yang melimpah seharusnya Indoensia mampu memanfaatkan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yaitu untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dalam artikel ini penulis lebih spesifik membahas isu Wadas, konflik negara dan pemerintah di Desa Wadas bermula dari rencana pemerintah yang akan membangun bendungan bener di Kabupaten Purworejo, dalam pembangunan bendungan bener diperlukan material berupa batuan andesit yang mana batuan tersebut rencananya akan diambil di Desa Wadas. Masyarakat yang mengetahui rencana tersebut bereaksi dengan menolak rencana pemerintah. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi tindakan refresif pihak kepolisian yang mengakibatkan banyak korban luka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan studi kepustakaan dalam pengambilan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif politik kewargaan dari Kristian Stokke sebagai alat analisis, hasil dari penenlitian ini menunjukan bahwa pemerintah telah melanggar hak asasi manusia masyarakat Desa Wadas karena bersikap represif saat masyarakat Desa Wadas melakukan penolakan. Hak sipil seperti hak mendapatkan keamanan, hak membuat kontrak dan memiliki property pribadi, serta hak bebas berbicara dilanggar oleh pemerintah, Selanjutnya hak hak sosial dan hak partisipasi bahkan dilanggar sendiri oleh pemerintah dan hanya hak mengakses keadilan yang diberikan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Desa Wadas. Konflik. Politik Kewargaan

Peran IEA (International Energy Agency) Dalam Mengatasi Krisis Energi Sebagai Dampak Perang Rusia-Ukraina

2023-11-20T14:51:24+07:00

Konflik Rusia-Ukraina menjadi sebuah peristiwa global yang sangat mempengaruhi situasi dan kondisi dunia internasional dewasa ini. Telah banyak dampak yang telah ditimbulkan oleh peristiwa ini baik dari sisi kemanusiaan, ekonomi, politik dan energi. Akan tetapi, pada tulisan ini yang menjadi fokus pemabahasan adalah terkait dampak yang ditimbulkan di sektor energi sebagai akibat dari konflik ini. Untuk dampak tersebut, tidak dapat dipungkiri memang cukup signifikan mengingat kedua negara memiliki posisi yang sentral di pasar energi internasional dan terbukti sejak terjadinya penyerangan menimbulkan kenaikan harga bahan bakar fosil di pasar internasional. Tulisan ini akan melihat IEA sebagai aktor yang memiliki kapabilitas dalam hal energi global terkait dengan perannya dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh konflik pada sektor energi. Penelitian ini menggunakan metodel penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber-sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menemukan bahwa ternyata IEA telah melakukan berbagai rangkaian upaya terkait dengan isu krisis energi akibat konflik Rusia-Ukraina yaitu mengeluarkan cadangan gas yang dimiliki guna mencegah kekurangan pasokan di pasar global, selain itu juga mengeluarkan pedoman ‘Rancangan 10 Poin’ serta turut aktif memberikan bantuan kepada pihak yang terdampak.

Ethics Politic Kari Palonen of Weberian Perspective

2023-11-21T11:18:47+07:00

This study aims to describe and analyze the political ethics of Kari Palonen's thoughts. The method used in this study is a descriptive-analytical method with a Weberian approach. The primary data used in this research is the works of Kari Palonen himself. While the secondary data in this study are books, journal articles, and other websites that discuss Kari Palonen's thoughts. The results of the study show that political ethics in Kari Palonen's perspective includes five dimensions, viz political (political action), polity (facilities; institutions), policy (policy; purpose), politicking (political activity), and politicisation. The five elements in the Weberian perspective constitute a scope of complexity that cannot be separated and are interrelated in forming and understanding a country's political ethics.