Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues

Civil Liability of Businesses for The Loss of Consumer Goods Delivery Packages Through Land Transportation Services (Study at PT. Antar Lintas Sumatra Medan)

Mohammad Effan Djodie — 2024-07-09

Transportation is a field of activity that is very important in the life of the Indonesian people. With that the Government established a Law no. 8 of 1999 which stated that "Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers". This is to find out how the company PT. Antar Lintas Sumatra responds to consumers who lose goods in using the transportation services of PT. Antar Lintas Sumatra. The formulation of the problem in research at PT. Antar Lintas Sumatra includes how the company's responsibilities, settlement mechanisms and how the company solving problems in civil liability. This research is an normative juridical law research. The study uses secondary data and primary data. The transportation service provider company PT. Antar Lintas Sumatra makes agreements and agreements with consumers in the form of agreements in using PT. Antar Lintas Sumatra's transportation. Because consumer protection is closely related to legal protection, consumers are entitled to protection in the form of company responsibility if there is legal protection. Consumer protection covers various aspects of the law relating to the protected material, not just physical protection. There is no imbalance in disputes in an agreement because there is an agreement at the beginning between the customer and the transportation provider.

Review of the Applicability of Advocate Immunity Rights in Indonesia

Fahrizal S. Siagian — 2024-07-09

Advocates are one part of the Law Enforcement Officers who have rights and obligations that must be obeyed by each party. Advocate Immunity Rights which is a right that states advocates cannot be prosecuted civilly or criminally in carrying out their professional duties in good faith for the benefit of client defense. Problems are how is the influence of legal sociology in supporting the professional duties of advocates? and how is the applicability of advocate immunity rights in accordance with the indonesian advocates law and the australian solicitor studied based on legal compliance theory? The purpose of this study is to answer the various problems of this research. Normative juridical method with a comparative study approach in Indonesia and Australia. The essential influence of legal sociology in supporting the professional duties of advocates is because advocates will be faced with diverse community cultures. Legal compliance theory of advocate immunity rights in accordance with Advocate Law Number 18 of 2003 is still often ignored by other law enforcement officials. Advocates are still often criminalized in carrying out professional duties, namely defending their clients, unlike in Australia which prioritizes immunity rights. This is a special concern for each of the law enforcement institution to respect each other, in order to create fair law enforcement

Evaluasi Penghukuman Terdakwa Tenaga Kesehatan Pelaku Malpraktik Medik

Nabila Afifah Salwa — 2024-07-10

Artikel ini membahas evaluasi dari penjatuhan pidana terhadap tindakan malpraktik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Tindakan tersebut berupa kesalahan dalam memasukkan obat pelumpuh otot, Atracunium, ke dalam tubuh pasien, menyebabkan kematian pasien. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan dianalisis dengan metode analisa data kualitatif. Temuan dari penelitian pada kasus Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo ini adalah adanya kelalaian dari tenaga kesehatan yang berujung pada malpraktik medik. Dakwaan yang disusun menggunakan Undang-undang Khusus. Penjatuhan pidana terhadap para terdakwa tenaga kesehatan berupa sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan pertimbangan pemberatan karena mengakibatkan korban meninggal dunia

Dampak Hukum Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kewenangan Penyidikan di Kepolisian Sektor

Amanda Rizda Fitria Hutasuhut — 2024-07-10

Keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Nomor: Kep/613/III/2021 mengenai Penunjukan Petugas Kepolisian Sektor untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Daerah Tertentu dan Tidak Melakukan Penyidikan Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 memberikan arahan terkait kewenangan polisi tertentu yang dapat digunakan oleh polisi yang tidak melakukan penyidikan dalam batas kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya. Tidak ada investigasi yang dilakukan terkait dengan program transformasi dan penataan kelembagaan yang menjadi prioritas, upaya untuk meningkatkan kekuatan Polsek, atau rencana untuk memperbaharui kewenangan Polsek hanya untuk menjaga Kamtibmas di daerah tertentu. Karena penegak hukum pada dasarnya harus diawasi ketat, penghapusan wewenang penyidikan juga menguntungkan. Ini karena kemungkinan penegak hukum menyalahgunakan wewenang mereka dapat dikurangi terkait wewenang penyidikan dihapus. Studi ini bertujuan untuk menentukan alasan mengapa otoritas penyidikan Polsek Tiga Juhar diberhentikan dan bagaimana keputusan Kapolri mengenai penghapusan itu berdampak. Studi ini menggunakan yuridis empiris dan metode penelitian deskriptif dengan data sekunder. Setelah analisis studi keputusan yang relevan, data dikumpulkan dan diolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1 butir 8 KUHAP menetapkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Ini adalah dasar dari penurunan otoritas penyidikan di tingkat Kepolisian Sektor dan Keputusan Kepala Kepolisian Sektor Tiga Juhar.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pengedaran Narkotika Yang Dilakukan Pejabat Negara

Ade Venny Darma Putri — 2024-07-10

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan kriminalitas yang tentunya dilarang di Indonesia. Tindakan kejahatan yang satu ini diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan dampak dari pengedaran narkotika oleh pejabat negara. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor terjadinya pengedaran narkotika yang melibatkan pejabat negara ini diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal yaitu adanya minat ingin mencoba untuk menyalahgunakan narkotika dan mengedarkannya dan faktor eksternal yaitu dengan faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan serta tergiur dengan uang tambahan yang dihasilkan dari transaksi pengedaran narkotika.