https://talenta.usu.ac.id/politeia/issue/feed Politeia: Jurnal Ilmu Politik 2022-07-23T13:06:01+07:00 Fajar Utama Ritonga fajar1utama5@gmail.com Open Journal Systems <p><strong>Politeia: Jurnal Ilmu Politik </strong>is a peer-reviewed journal published by Laboratory Department of Political Science based in&nbsp;<a title="Universitas Sumatera Utara" href="http://usu.ac.id/" target="_blank" rel="noopener">Universitas Sumatera Utara</a>&nbsp;(USU).&nbsp;This journal published two times a year in january and july and all papers written in English or Bahasa .The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. Politeia is available in print and online version.</p> <p>ISSN number of this journal is:</p> <p>ISSN <a title="ISSN Politeia" href="http://www.issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&amp;1484814247&amp;226&amp;&amp;" target="_blank" rel="noopener">0216-9290</a> (Printed)</p> <p>ISSN <a title="ISSN Politeia" href="http://www.issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&amp;1484814247&amp;226&amp;&amp;" target="_blank" rel="noopener">2549-175X</a>&nbsp;(Online).</p> <p><strong>Politeia: Jurnal Ilmu Politik</strong>, for the first time published in June 2008 in printed form, and published two times a year in January and July. At that time, Politeia: Jurnal Ilmu Politik had five print volumes (ten numbers/issue) and then It was only registered for its print issue on January 19, 2012.</p> <p><strong>Back issues of Politeia: Jurnal Ilmu Politik can be seen on this <a title="archive" href="https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia/issue/archive" target="_blank" rel="noopener">link</a>.</strong></p> <p>The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of&nbsp;power,&nbsp;politics,&nbsp;election,&nbsp;conflict,&nbsp;policy, thought, democracy, and another section related contemporary issues in&nbsp;political science.</p> <p><strong>Indexed by:&nbsp;<a title="Portal Garuda" href="http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/view/10948" target="_blank" rel="noopener">Portal Garuda</a>,&nbsp;<a title="Google Scholar" href="https://scholar.google.com/citations?user=p-FlX00AAAAJ&amp;hl=en" target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a>,&nbsp;<a title="PKPIndex" href="http://index.pkp.sfu.ca/index.php/browse/index/3148" target="_blank" rel="noopener">PKPIndex</a>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Politeia: Jurnal Ilmu Politik</strong> is published twice a year in January and July</p> <p><strong>Back issues of Politeia: Jurnal Ilmu Politik can be seen on this <a title="archive" href="https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia/issue/archive" target="_blank" rel="noopener">link</a>.</strong>&nbsp;</p> https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/6314 Analisis Kebijakan Luar Negeri: Studi Kasus Kebijakan Operation Sovereign Borders Australia tahun 2013 2021-06-08T09:01:13+07:00 Paramita Asri Widyastuti mitawdst@gmail.com <p>Tiap negara tentu memiliki hak otonomi dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, sesuai dengan kepentingan nasionalnya, tak terkecuali kebijakan yang terkait dengan migrasi internasional. Australia di tahun 2013 mencanangkan <em>Operation Sovereign Borders</em> (OSB) yang menghentikan kedatangan para <em>irregular migrant</em>, termasuk para pencari suaka. Kebijakan ini banyak disoroti karena dianggap melanggar prinsip <em>non-refoulement</em> Konvensi 1951 dan Protokol 1968, kebijakan ini juga dinilai melanggar kedaulatan perairan negara- negara tetangga sebab Australia mengembalikan lagi kapal ke perairan internasional. Pada penelitian ini, penulis menganalisis alasan dari diresmikannya kebijakan OSB oleh Australia. Penulis menggunakan konsep persepsi ancaman sebagai landasan dalam menganalisis persepsi Australia terhadap pencari suaka, serta konsep <em>rational choice</em> dengan variabel- variabel yang dapat menjawab alasan Australia meresmikan kebijakan ini. Hipotesis dari penelitian ini adalah Australia meresmikan OSB berdasarkan persepsinya terhadap para pencari suaka, yang dianggap dapat menjadi ancaman tersendiri di negaranya. Adapun, kebijakan OSB dianggap merupakan solusi paling rasional dalam menangani rombongan perahu yang memasuki perairan Australia.</p> 2022-07-18T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Politeia: Jurnal Ilmu Politik https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/8600 Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina 2022-03-24T22:40:46+07:00 Fadia Amellia Arawi fadiaamelia2010@gmail.com <p><em>The purpose of this article is to examine the contrasts between the Philippines and Indonesia between the two countries. Both countries share the same democracy system, but its democratic value has not been fully operational, and there is still an imbalance for women in the parliament. The problem focused on the disparity of right to politically correct between women and men who were not equally equal. To analyze the problem using the theory of representation according to Hanna pitkin in (niron &amp; seda, 2020), representational representation is divided into 4 of them: formal descriptive, substantiating/resonant and symbolic. Formal representation focuses on the rule of law on the procedure of how a representative is chosen or replaced. Descriptive reliability is focused on compositions that are proportionately composed between those represented and represented. Descriptive adherence is focused on composition in parliament. Subthanctive/clergy awareness focuses on a representative who should be in line with the person it represents. The last time of symbolic representation, it focused on how strongly the symbol was viewed by the viewer. Data was collected through literature studies from previous studies and qualitative analysis. Research has concluded that, based on ipu data in the 2019 elections in Indonesia, women's representations in parliament are only 17.39% while the Philippine parliament is at 27.96%. But in second representation</em></p> 2022-07-18T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Politeia: Jurnal Ilmu Politik https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/8404 Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua 2022-02-23T14:34:06+07:00 Suriadin Suriadin suriadinuncen2021@gmail.com <p><em>Salah satu persoalan utama di Papua adalah permasalahan konflik yang tidak kunjung selesai sejak proses integrasi Papua ke Indonesia tahun 1969. Berbagai kebijakan pemerintah pusat telah dilakukan demi terciptanya situasi yang aman, damai dan kondusif serta bertujuan untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua Jilid 2 merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai konsensus serta resolusi konflik di Papua. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan Sejarah Integrasi Papua, Poin Strategis Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001 dan Resolusi Konflik Melalui UU Otonomi Khusus Jilid II</em></p> 2022-07-18T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Politeia: Jurnal Ilmu Politik https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/7603 Mewujudkan Politik Simpatik Dengan Menigkatkan Pendidikan Karakter (Tinjauan dari Perspektif Filsafat Politik Armada Riyanto) 2022-01-19T14:40:57+07:00 Hyronimus Ario Dominggus hyronidominggussmm@gmail.com Pius Pandor piuspandor@gmail.com <p><strong>Abstrak:</strong></p> <p>Penelitian studi ini memiliki tujuan menelaah pendidikan karakter sebagai fondasi atau titik tolak terwujudnya politik simpatik<em>. </em>Politik simpatik dalam hal ini merujuk pada bagaimana kekuasaan itu diolah dengan baik. Dewasa ini politik seperti itu sedang mengalami degradasi. Fenomena banyaknya kasus korupsi, sikap apatis dan intoleransi di lingkaran para pejabat atau pemimpinan negara mencerminkan situasi melemahnya “roh” politik simpatik tersebut. Tentu saja ada begitu banyak asumsi yang menggarisbawahi alasan dibalik fenomena itu muncul. Menurut penulis peningkatan pendidikan karakter mendesak untuk diimplementasikan. Pendidikan karakter sedapat mungkin dikenal dan didalami setiap masyarakat, terutama generasi muda. Riset ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yakni studi pustaka dengan pendekatan fenomenologis dan ditinjau dari perspektif Filsafat Politik Armada Riyanto. Dari riset ini, penulis menemukan titik dasar apa yang menjadi penopang keberhasilan sebuah politik simpatik yakni melalui pendidikan karakter. Melalui mutu Pendidikan karakter yang baik dan efesien, anak bangsa akan mampu mengaktualkan semangat politik simpatik ini.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-07-18T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Politeia: Jurnal Ilmu Politik https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/8376 Bejing : Status Sosial, Jagoanisme, dan Klebunan 2022-02-20T15:20:56+07:00 asmawati asmawati.suwarno@gmail.com <p>Kajian dari tulisan ini adalah terkait tokoh lokal di daerah Madura yang dikenal dengan status sosial dan jagoanisme yang dimiliki dan diakui oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana <em>Bejing</em> bertindak sebagai <em>klebun</em> yang memiliki status sosial dan jagoanisme yang melekat pada diri <em>Bejing</em>. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk dapat mengungkap secara mendalam bagaimana <em>Bejing</em> sebagai tokoh lokal yang terlibat dalam pemerintahan formal. Hasil dari penelitan ini adalah <em>Bejing </em>memiliki status sosial tinggi di Madura setelah kyai dimana keberadaanya melekat khas kewibawaan. <em>Bejing</em> juga bertindsak sebagai tokoh yang memiliki jagoanisme dimana <em>Bejing</em> ditakuti karena memiliki sifat kesatria dibuktikan dengan penempuhan jalan carok dalam penyelesaian masalah. <em>Bejing</em> juga terjun dalam pemerintahan formal dimana modal sosial yang dimiliki membuka kesempatam <em>Bejing</em> memimpin desa. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah <em>Bejing</em> bertindak sebagai pemimpin pemerintahan formal dengan status sosial dan jagoanisme yang dimiliki.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-07-18T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Politeia: Jurnal Ilmu Politik