Politeia: Jurnal Ilmu Politik

Research Trends on Public Sphere Democracy in 2023-2024: A Systematic Literature Review

2024-11-17T10:17:48+07:00

The study aims to observe the trends of research carried out by various researchers around the world discussing the public sphere, especially in democratic countries, throughout the years 2023â€“2024, which will eventually be concluded on the basis of the findings of this study. In conducting research, the method of systematic literature review is used, which uses 131 scientific articles sourced from the database. Then the entire review uses the Vosviewer application as a basis for doing analysis. The research revealed that there was a significant decrease in the writing of articles on the subject of public sphere democracy as the number of articles available in the Scopus database decreased from 2023 to 2024. Then it was found that the average author had the same number of works, i.e., two articles uploaded to the Scopus database. The United States ranked first as the country with the most posts on the subject of public sphere democracy, with a total of 28 articles, followed by Germany, which ranked second, and the United Kingdom, which ranked third. The scope of public sphere democracy research topics provides dominant indicators in the social sciences with specific keywords such as political, public, power, study, and state. The results of this research contribute to the development of a research roadmap on public-sphere democracy. The research has the limitation that the articles used as research references only come from Scopus databases, so the research findings cannot comprehensively describe the issue of public-sphere democracies. So further research needs to use scientific articles that come from other reputable international databases, such as the Web of Science and Dimensions Scholars.

Food Security Dan Komoditi Strategis: Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Perberasan di Era Presiden Joko Widodo

2024-11-17T13:00:07+07:00

Kebijakan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait komoditas pertanian yaitu beras, memiliki misi untuk menjadikan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045 melalui fokus pada kemandirian pangan yakni cita-cita swasembada pangan khususnya dalam produksi beras. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti peran pemerintah dan melihat bagaimana kebijakan perberasan di Indonesia masa Presiden Joko Widodo. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan literature review kepustakaan dimana mengkaji literature sebagai sumber primernya. Teori yang digunakan yakni teori regulasi ekonomi yang dikembangkan oleh George Stigler menjadi pisau analisis. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan janji soal visi Swasembada Pangan, khususnya beras. Dengan berhulu melalui kebijakan impor beras bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras nasional. Kemudian secara hilir misi tersebut diwujudkan melalui program Food Estate dengan mencetak jutaan hektar lahan baru di berbagai wilayah di Indonesia. Kedua kebijakan tersebut secara sistematis menuai kontroversi yakni konflik struktural, di kebijakan impor beras terdapat konflik struktural antara lembaga negara yang menjadi aktor dalam proses konversi keputusan kebijakan impor beras. Lalu di program Food Estate terdapat konflik struktural antara masyarakat dan korporasi yang menaungi proyek tersebut.

Failure of Persatuan Pembangunan Party to Pass The Parliamentary Threshold In The 2024 Elections: An Analysis From The Perspective of Party Institutionalization

2025-01-14T11:57:55+07:00

The purpose of this research is to analyze the failure of the PPP in the 2024 elections using the perspective of political party institutionalization. This research uses a qualitative method with a case study approach. The data collection technique in this research is a literature study. The findings of this study explain that PPP's failure to qualify for parliament in the 2024 elections is dominated by its very poor institutionalization factor. On the root of society indicator, the PPP failed in two ways, namely the party elite's poor psychological reading of its voter base and its slowness in understanding the importance of transforming internal changes, which resulted in a significantly underdeveloped social mass base. Then, the autonomy indicator explains that PPP does not fully have autonomy in making decisions regarding the nomination of candidates for the 2024 elections. On the Level of organization indicator, PPP also experienced a very acute and prolonged management conflict problem. This has made PPP's image in the community very bad. Finally, the coherence indicator shows that PPP is weak in consolidating cadres and sympathizers, which has an impact on the lack of solidarity in following the decisions taken by the party for the 2024 elections.

Peran Kelompok Elit Siloviki Pada Politik Kontemporer Rusia

2024-11-17T10:58:21+07:00

Gelombang demokratisasi yang terjadi pada akhir abad ke-20 membawa Rusia menuju ke arah demokrasi. Namun dalam perkembangannya, demokratisasi di Rusia tidak berjalan mulus, hal ini terlihat dari masih adanya elemen-elemen yang tidak demokratis seperti siloviki. Siloviki yang telah bertransformasi berhasil mengambil alih Rusia secara sistematis dari dalam dan membawa pembalikan bagi demokratisasi Rusia. Dengan adanya siloviki yang memimpin, yang merupakan elemen tidak demokratis, demokrasi Rusia sendiri terancam gagal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana elit siloviki ini mentransformasi politik kontemporer Rusia dan dampaknya terhadap demokrasi Rusia. Dengan menjajaki peran yang mereka miliki di bidang politik, keamanan, militer, dan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori demokratisasi dari Huntington dan teori elit dari Mosca sebagai alat analisisnya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa siloviki menjadi penyebab utama pembalikan demokratisasi yang dialami Rusia, rendahnya kualitas demokrasi dan Rusia menjadi negara yang tidak bebas, serta berhasil menduduki jabatan tinggi di pemerintahan dan perusahaan negara.

Representasi Politik Identitas Dalam Pemberitaan Kampanye Presiden 2024 Pada Portal Berita CNN Indonesia (Analisis Framing Robert Entman)

2024-11-17T10:44:29+07:00

Media menjadi suatu platform paling berdampak dalam pelaksanaan kampanye pada era digital saat ini. Tidak hanya merujuk pada kampanye belusukan, perangkat teknologi menjadi salah satu opsi ampuh dalam strategi kampanye politik. Pada pemilihan presiden 2024, terdapat berbagai branding yang lahir melalui kampanye digital, tak terkecuali representasi politik identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembingkaian berita dengan konteks representasi politik identitas dalam platform berita online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Dalam konteks pemilihan presiden, teori framing Robert Entman dapat digunakan untuk meneliti bagaimana pemberitaan kampanye presiden 2024 menggunakan strategi politik identitas dapat mempengaruhi masyarakat.Hasil penelitian melalui pembingkaian berita kampanye pemilihan presiden ini menggambarkan bahwasanya media massa menjadi wadah untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye calon presiden, tetapi juga membantu membentuk opini publik, menyebarkan informasi, dan menjaga proses demokrasi tetap terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Populisme Etno-Religius, Politik Segregasi, dan Rezim Hibrida: Kasus Malaysia

2024-11-17T11:36:27+07:00

Malaysia merupakan salah satu negara demokrasi di Asia Tenggara dengan ciri yang unik. Keberadaan demokrasi didasari oleh fakta bahwa Malaysia memiliki instrumen prasyarat demokrasi. Selain itu, Malaysia adalah negara yang relatif heterogen dengan masyarakat multietnis. Namun, sejak pascakrisis finansial Asia pada tahun 1997, Malaysia mulai mengalami gejolak dan perubahan politik dengan meningkatnya populisme dengan penggunaan wacana etnis dan agama dalam persaingan elektoral. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini berfokus pada bagaimana perkembangan populisme etno-religius dalam rezim hibrida di Malaysia dengan membahas populisme yang berangkat dari tiga faktor: komposisi etnis, konfigurasi partai politik dan pemerintahan, dan revivalisme agama Islam. Temuan penting dari studi ini adalah bahwa populisme yang terjadi di Malaysia tidak serta-merta sesuai dengan definisi populisme klasik (populisme dengan â€œpâ€ kecil) karena lebih berputar pada persaingan ideologis elite partai politik daripada perjuangan rakyat vs elite. Populisme etno-religius ini menandai akhir dominasi UMNO dan awal dinamika politik antara kelompok nasionalis Melayu, Islamis konservatif, dan progresif-reformis.

Signifikansi Organisasi Internasional G-20 Dengan Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Jokowi Dan Prabowo

2024-11-17T11:07:08+07:00

Peran organisasi internasional dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara telah diakui secara luas. G-20, sebagai forum ekonomi global terkemuka yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa, perannya menjadi semakin penting karena berfungsi sebagai platform bagi negara-negara anggota untuk membahas permasalahan perekonomian global dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan perekonomian yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, G-20 memiliki relevansi yang signifikan dalam membentuk kebijakan luar negeri, terutama pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang terpilih pada tahun 2024 hingga 2029. Indonesia sebagai salah satu negara anggota G-20 memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan luar negeri. Posisi strategis dalam hubungan internasional dan mempunyai peluang untuk mempengaruhi agenda global melalui partisipasinya dalam organisasi ini. Oleh karena itu, perubahan politik dan dinamika hubungan internasional pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo akan memberikan konteks menarik untuk mengeksplorasi hubungan Indonesia dan G-20 dalam membentuk kebijakan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan visi dan strategi dalam mengelola hubungan luar negeri, yang juga dapat mempengaruhi interaksi Indonesia dengan G-20 dalam pembentukan kebijakan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keanggotaan Indonesia di G-20 mempengaruhi prioritas dan strategi diplomatik negara, baik selama masa pemerintahan Jokowi maupun di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Teori Politik Luar Negeri untuk memahami dampak dan perubahan dalam kebijakan luar negeri Indonesia terkait partisipasi di forum ekonomi global utama ini.