Politeia: Jurnal Ilmu Politik https://talenta.usu.ac.id/politeia <p><strong>Politeia: Jurnal Ilmu Politik </strong>is a peer-reviewed journal published by Laboratory Department of Political Science based in&nbsp;<a title="Universitas Sumatera Utara" href="http://usu.ac.id/" target="_blank" rel="noopener">Universitas Sumatera Utara</a>&nbsp;(USU).&nbsp;This journal published two times a year in january and july and all papers written in English or Bahasa .The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. Politeia is available in print and online version.</p> <p>ISSN number of this journal is:</p> <p>ISSN <a title="ISSN Politeia" href="http://www.issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&amp;1484814247&amp;226&amp;&amp;" target="_blank" rel="noopener">0216-9290</a> (Printed)</p> <p>ISSN <a title="ISSN Politeia" href="http://www.issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&amp;1484814247&amp;226&amp;&amp;" target="_blank" rel="noopener">2549-175X</a>&nbsp;(Online).</p> <p><strong>Politeia: Jurnal Ilmu Politik</strong>, for the first time published in June 2008 in printed form, and published two times a year in January and July. At that time, Politeia: Jurnal Ilmu Politik had five print volumes (ten numbers/issue) and then It was only registered for its print issue on January 19, 2012.</p> <p><strong>Back issues of Politeia: Jurnal Ilmu Politik can be seen on this <a title="archive" href="https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia/issue/archive" target="_blank" rel="noopener">link</a>.</strong></p> <p>The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of&nbsp;power,&nbsp;politics,&nbsp;election,&nbsp;conflict,&nbsp;policy, thought, democracy, and another section related contemporary issues in&nbsp;political science.</p> <p><strong>Indexed by:&nbsp;<a title="Portal Garuda" href="http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/view/10948" target="_blank" rel="noopener">Portal Garuda</a>,&nbsp;<a title="Google Scholar" href="https://scholar.google.com/citations?user=p-FlX00AAAAJ&amp;hl=en" target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a>,&nbsp;<a title="PKPIndex" href="http://index.pkp.sfu.ca/index.php/browse/index/3148" target="_blank" rel="noopener">PKPIndex</a>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Politeia: Jurnal Ilmu Politik</strong> is published twice a year in January and July</p> <p><strong>Back issues of Politeia: Jurnal Ilmu Politik can be seen on this <a title="archive" href="https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia/issue/archive" target="_blank" rel="noopener">link</a>.</strong>&nbsp;</p> Talenta Publisher en-US Politeia: Jurnal Ilmu Politik 0216-9290 Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan India dan Nepal di Wilayah Kalapani https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/5022 <p>Sengketa perbatasan wilayah Kalapani menjadi hambatan tersendiri bagi hubungan India dan Nepal. Sengketa ini berjalan sangat sengit dan panjang. Sejak 1814, Perang Anglo-Nepal telah dimulai dan berakhir pada 1816 dengan penandatangan perjanjian Sugauli. Perjanjian ini berisi bahwa Sungai Kali sebagai penentu perbatasan. Namun, kedua negara masih memiliki interpretasi yang berbeda mengenai perjanjian tersebut serta membenarkan bukti-bukti yang mereka miliki hingga saat ini. Hal ini tentunya sangat mengganggu hubungan bilateral kedua negara tersebut terutama pada bidang ekonomi dan keamanan lintas batas. Di sisi lain, keberadaan Tiongkok juga berpengaruh dalam perdebatan ini. Pasalnya, Tiongkok dan India merupakan dua kekuatan besar yang ada di Asia. Maka, jika India dan Nepal gagal untuk mencapai resolusi terkait dengan masalah ini, hal tersebut bisa memberikan peluang bagi Tiongkok seiring dengan aktivitasnya yang semakin agresif. Sehingga, Tiongkok dapat memperkeruh hubungan antara India dan Nepal. Ini jelas membuktikan bahwa terdapat banyak hambatan baik internal maupun eksternal dalam penyelesaian konflik perbatasan Kalapani. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder serta analisis konsep dari teori realisme.</p> <p>Kata kunci : Sengketa Kalapani, Perbatasan, Bilateral, Tiongkok</p> Indah Meliana Copyright (c) 2021 Politeia: Jurnal Ilmu Politik 2021-07-19 2021-07-19 13 2 1 15 10.32734/politeia.v13i2.5022 Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979) https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/6187 <p>UU Desa No. 6 Tahun 2014 membuka ruang bagi desa untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Pola pembangunan yang terdapat di desa secara nasional di Indonesia itu memiliki pola atau kemiripan dengan keadaan yang pernah terjadi di era Park Chung Hee, Presiden Korea Selatan (1961-1979), dengan program <em>Saemaul Undong</em>. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang program <em>Saemaul Undong </em>yang pernah dilakukan di era Chung Hee, dan memberikan gambaran soal pembangunan desa yang terjadi di Indonesia, memanfaatkan UU Desa No. 6 tahun 2014, sehingga dihasilkan sejumlah saran atau opsi yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan di tingkat desa di Indonesia. Pendekatan di dalam studi ini, memakai analisis kualitatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan di dalam studi ini, menggunakan analisis deskriptif sehingga setiap masalah bisa tergambarkan.</p> <p> </p> <p><strong>Kata Kunci</strong>: Pembangunan Desa, Saemaul Undong, UU Desa No. 6 tahun 2014</p> <p> </p> <p>Abstrak</p> <p>Village Law No. 6/2014 opens space for villages to develop their respective potentials. The development pattern found in villages nationally in Indonesia has a pattern or similarity to the situation that happened in the era of Park Chung Hee, President of South Korea (1961-1979), with the Saemaul Undong program. This study tries to provide an overview of the Saemaul Undong program that was carried out in the Chung Hee era, and provides an overview of village development that has occurred in Indonesia, utilizing the Village Law No. 6 of 2014, resulting in a number of suggestions or options that can be adopted to be implemented at the village level in Indonesia. The approach in this research used qualitative analysis by conducting literature studies of primary and secondary data. The analysis used in this study uses descriptive analysis so that each problem can be described</p> <p> </p> <p>Keywords: Rural Development, Saemaul Undong, Village Law No.6/2014</p> Yohansen Wyckliffe Gultom Copyright (c) 2021 Politeia: Jurnal Ilmu Politik 2021-07-19 2021-07-19 13 2 16 28 10.32734/politeia.v13i2.6187 Quintuple Helix Analysis of ASEAN Human Securitization Against Covid-19 As Regional Health Insecurity https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/6301 <p>The covid-19 pandemic that was started in March 2020 globally has impacted the mobility and regional interaction on all levels. This disruption managed to hinder regional trade and people-to-people mobility, causing economic fallout in all ASEAN member states. The contraction of the economy and its efforts to recover is dependent on the health policies in ASEAN as the virus remains a threat to human security. This article discussed the research through a qualitative analysis with the data gained from the internet-based and document-based research to explore the substances. The article analyzes through the framework of quintuple helix under the concept of human security agenda to construct the arguments in this paper. This paper concluded that the synergy of all stakeholders from the government, society, industry, academics, and the environment should be harmonized to achieve innovative solutions in regional health securitization. This research has shown that each helices’ role is important to curb the spread of Covid-19 and accelerating the best practices of regional policies with a concrete collaboration from all actors in achieving sustainable solutions.</p> Copyright (c) 2021 Politeia: Jurnal Ilmu Politik 2021-07-19 2021-07-19 13 2 29 46 10.32734/politeia.v13i2.6301 Intervensi Rusia terhadap Konflik Suriah https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/4799 <p>Hingga saat ini Rusia masih menjadi salah satu negara terbesar di dunia, karena merupakan negara penerus dari Uni Soviet (USSR). Setiap kebijakan yang diambil oleh Rusia selalu menarik perhatian dunia internasional, tak terkecuali kebijakan Rusia untuk mengintervensi Suriah. Menurut KBBI intervensi ialah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya). Dalam hal ini Rusia mengintervensi Suriah, dengan ikut campur tangan antara konflik Rezim Baashar Al-Assad dengan pihak oposisi dimana Rusia mendukung Rezim Baashar Al-Assad. Dukungan yang dilakuan Rusia terhadap Suriah dalam konflik internal Suriah berupa dukungan militer dan non-militer yaitu berupa dukungan diplomatik. Dukungan militer yang dilakukan Rusia ialah kerjasama militer antara Rusia dan Suriah dalam konflik Suriah serta dukungan diplomatik dimana secara konsisten, Rusia sebagai salah satu dari lima anggota permanen DK PBB telah menggagalkan draft resolusi DK PBB terkait Suriah sebanyak empat kali dalam kurun waktu 2011-2015.&nbsp; Intervensi yang dilakukan Rusia terhadap Suriah ini disebabkan karena kepentingan nasional Rusia, yang menyangkut kepada kepentingan pertahanan atau militer, ekonomi dan ideologi Rusia di Suriah. Hasil dari intervensi Rusia terhadap Suriah tersebut adalah berhasilnya Rusia dalam mempertahankan rezim pemerintahan Baashar Al-Assad dimana pihak opisisi hingga negara barat menginginkan Baashar Al-Assad mundur.</p> Copyright (c) 2021 Politeia: Jurnal Ilmu Politik 2021-07-19 2021-07-19 13 2 47 60 10.32734/politeia.v13i2.4799 Kekuatan Politik & Hukum PT Freeport Indonesia atas Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun 2018 https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/6189 <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Perusahaan multinasional di negara berkembang menciptakan hubungan ketergantungan. Secara ekonomi, korporasi memainkan peran penting bagi perkembangan negara tuan rumah tetapi tidak jarang terjadi penyimpangan yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia. Ketergantungan negara tuan rumah memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik yang terakumulasi menjadi kekuatan perusahaan. Ada dua aspek kekuatan korporasi, yaitu aliansi politik bisnis dengan elitis dan peran pembangunan daerah. Kekuatan ini memudahkan korporasi untuk bebas dari jeratan tuntutan hukum. Penelitian ini berupaya menjawab upaya perusahaan terhadap gugatan negara penerima dan faktor-faktor yang mengindikasikan kekuatan korporasi dengan menggunakan indikator kekuatan korporasi menurut Ted Nace. Studi kasus yang penulis angkat adalah kasus PT Freeport Indonesia yang secara sepihak menerapkan kebijakan pencabutan status jaminan kesehatan BPJS pekerja. Namun dalam persidangan PTFI dinyatakan tidak bersalah. Penulis berpendapat bahwa lepasnya PTFI dari jerat hukum pelanggaran hak-hak pekerja karena adanya kedekatan dengan elitis politik dan dominasi pembangunan daerah yang membuat PTFI bebas dari tuntutan hukum.</p> <p>Kata Kunci : PT.Freeport Indonesia, BPJS, Kekuatan Korporasi, Hak Pekerja, Kebijakan Fulrough</p> <p><strong><em>Abstrak</em></strong></p> <p><em> Multinational corporations in developing countries creates dependency relations. Economically, corporations play an important role for the development of host countries but it is not uncommon for corporate irregularities to intersect with human rights issues. The dependency of host country provides opportunities for corporations to gain profits and political interests accumulated into corporate power. There are two aspects of corporate power, namely business political alliances with elitists and the role of regional development. This corporate power makes it easy for corporations to be free from ensnaring legal charges. This study seeks to answer the company's efforts against the recipient's state lawsuit and factors indicating the strength of the corporation by using indicators of corporate power by Ted Nace. The case study that the author raised was a case of PT Freeport Indonesia unilaterally implemented a furlough policy and terminated BPJS health insurance status of workers. However, in the trial PTFI was found not guilty. The author argues that PTFI's release from the legal snare of violations of workers' rights is due to proximity to political elitists and dominance in regional development that makes PTFI free from lawsuits.</em></p> <p><strong><em>Keywords : </em></strong><em>PT.Freeport Indonesia,BPJS,Corporation Power, Worker Rights, Furlogh Policy</em></p> Dyah Nurnaningtyas Soeharto Copyright (c) 2021 Politeia: Jurnal Ilmu Politik 2021-07-19 2021-07-19 13 2 61 75 10.32734/politeia.v13i2.6189