Recht Studiosum Law Review

Upaya Timor Leste Bergabung Menjadi Negara Anggota ASEAN ke-11 Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional

2023-10-31T18:11:31+07:00

Artikel ini membahas mengenai bergabungnya Timor Leste sebagai negara anggota ASEAN ke-11 yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum internasional. Timor Leste dalam usahanya untuk memperjuangkan status keanggotaan penuh di ASEAN, nyatanya membutuhkan proses yang cukup panjang dan rumit. Hal ini cukup berbeda dengan saat penerimaan beberapa anggota ASEAN lainnya, seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui berbagai hambatan yang dialami oleh Timor Leste pada saat memperjuangkan perolehan status keanggotaan penuh dari ASEAN dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Timor Leste untuk memberikan kepercayaan kepada anggota ASEAN yang lain berdasarkan perspektif hukum internasional, bahwa Timor Leste patut untuk menjadi anggota ASEAN ke-11. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan hambatan yang dialami Timor Leste sebagian besar didasarkan pada alasan bahwa Timor Leste merupakan negara yang baru merdeka pada tahun 2002, sehingga apabila bergabung menjadi anggota ASEAN akan berdampak buruk dan tidak memberikan dampak atau kontribusi terhadap ASEAN. Simpulan dalam penelitian bahwasanya berbagai upaya, salah satunya kerja sama internasional telah banyak dilangsungkan oleh Timor Leste untuk membuktikan bahwa Timor Leste layak menjadi anggota ASEAN, sehingga pada November 2022 Timor Leste dinyatakan tergabung dalam ASEAN.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya yang Mengalami Pemutusan Kerja Sepihak dalam Merger dan Akuisisi Perusahaan

2023-10-31T22:35:53+07:00

akuisisi perusahaan menjadi fenomena yang semakin relevan dalam dunia bisnis yang terus berubah, di mana perubahan kepemilikan perusahaan dapat berdampak signifikan pada pekerja alih daya yang bekerja melalui perusahaan alih daya. Perubahan kepemilikan perusahaan melalui merger dan akuisisi seringkali mengakibatkan ketidakpastian bagi pekerja alih daya, karena mereka tidak memiliki hubungan kerja yang sama dengan perusahaan yang mengakuisisi. Hal ini dapat meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja sepihak bagi pekerja alih daya, dan persoalan ini menjadi semakin penting seiring dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja alih daya di berbagai sektor industri. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki kerangka hukum yang ada, termasuk kontrak alih daya, peraturan ketenagakerjaan, hak-hak pekerja alih daya dan penyelesaian hukum terhadap sengketa pekerja alih daya yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak. Metodologi yang digunakan adalah hukum normatif, yang menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan mengevaluasi kesesuaian dan keadilan perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja alih daya. Hasil penelitian menyoroti berbagai tantangan dan potensi keterbatasan dalam perlindungan hukum pekerja alih daya yang selama proses merger dan akuisisi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh perusahaan dan regulator untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja alih daya dalam situasi serupa. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi penting bagi praktisi hukum, manajer perusahaan, dan regulator dalam merancang strategi yang lebih berwawasan untuk melindungi hak-hak pekerja alih daya dalam situasi yang rentan ini, sekaligus meningkatkan pemahaman umum tentang kompleksitas masalah ini.

Restrukturisasi Perusahaan Perseroan Terbatas Melalui Pembentukan Perusahaan Grup

2024-03-20T22:13:33+07:00

Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja suatu perusahaan, baik pada saat kondisi perusahaan tidak sehat atau dalam keadaan normal restrukturisasi diperlukan supaya terus unggul dalam persaingan atau paling tidak dapat bertahan menghadapi persaingan. Salah satu bentuk restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan membentukan perusahaan grup (holding company) dalam satu entitas ekonomi tunggal (single economic entity). Metode penelitian ini adalah yuridis normatif atau kepustakaan, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, menggambarkan faktanya sekaligus menganalisanya. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada mengatur keberadaan perusahaan grup, Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan pendekatan tunggal. Akan tetapi Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan legitimasi atas terbentuknya perusahaan grup (holding company). Mekanisme restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan melalui pemisahan (spin off) atau pengambilalihan (akuisisi). Holding company dalam realitasnya mempunyai kewenangan yang cukup luas dalam pengelolaan anak perusahaan. Holding company memperoleh perlindungan berupa limited liability, sehingga holding company hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang disetornya atas ketidak mampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.Hapusnya pertanggung jawaban terbatas (limited liability) disebabkan adanya perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik ataupun kerugian pada anak perusahaan yang dilakukan holding company. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat perlu adanya pengaturan perusahaan grup di Indonesia. Agar dalam anggaran dasar anak perusahaan ditegaskan kewenangan operasional anak perusahaan ada pada Direksi anak perusahaan yang dipertanggungjawabkan pada RUPS. Untuk menghindari dominasi holding company tanpa tanggung jawab yang seimbang, perlu dilakukan terobosan hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait dengan perluasan tanggung jawab holding company.

Peran DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis

2024-05-17T21:25:16+07:00

Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD seringkali dianggap bermasalah oleh sejumlah pihak, baik itu pihak dari luar maupun pihak dari dalam DPRD itu sendiri, sejumlah masalah mulai dari pengaturan yang belum jelas mengenai pembentukan produk hukum daerah, hingga permasalahan partisipasi masyarakat yang dianggap menimbulkan permasalahan dalam peraturan daerah tersebut yang tidak demokratis mengingat Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah? dan; Apa Kendala yang Dialami oleh DPRD dalam Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah?. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah asas demokrasi telah diterapkan dalam proses pembentukan peraturan daerah pada tahapan usulan ranperda dan proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terpadu, terencana, dan sistematis. dan; Kendala-kendala yang telah ditemukan dalam proses pembentukan produk hukum daerah terkhusus pada Peraturan Daerah yaitu adanya faktor-faktor hukum yang saling berhubungan, baik bidang sumber daya manusia, bidang sarana & pra-sarana, faktor bahan hukumnya dan faktor pengaruh dalam masyarakat.

Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan

2024-03-25T21:55:21+07:00

Sengketa merupakan bentuk aktualisasi atas perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Munculnya sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menuntut haknya untuk menyelesaikan masalahnya dengan pihak yang menimbulkan kerugian. Penyelesaian sengketa para pihak mencari jalan penyelesaian yang mudah, cepat dan adil, dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (win-win solution) yaitu melalui alternatif penyelesaian di luar Pengadilan. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Mediasi pada dasarnya adalah musyawarah dan mufakat. Jika secara mediasi terdapat kata sepakat, maka akan dituangkan dalam suatu kesepakatan perdamaian. Namun ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian dengan itikad tidak baik maka akibatnya membuat pihak yang dirugikan tidak mendapatkan kepastian hukum karena tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan atau tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Timbul permasalahan 1) upaya yang dapat ditempuh bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui proses mediasi dan 2) proses mediasi yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam mengeksekusi hasil kesepakatan para pihak. Penelitian ini adlah penelitian normatif bersifat kualitatif dan perspektif, pada penelitian hukum normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu system nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif. Hasil penelitian 1) Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan melalui tahan-tahap yang dilaksanakan dengan bantuan mediator yang netral sampai menghasilkan kesepakatan perdamaian. 2) Untuk memperoleh kepastian hukum para pihak harus sepakat untuk mengukuhkannya menjadi akta perdamaian, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum.

Illegal Online Loan (Pinjol) in Indonesia: Ethical and Human Rights Perspectives

2024-04-23T19:33:12+07:00

The objective of this research is to explore the pervasive issue of illegal online loan (Pinjol) in Indonesia, focusing on its implications on human rights and ethical standards. This research uses sociolegal research method combined with statutory, sociological and case study approach, using secondary data which are analysed qualitatively. Through an analysis of factors driving individuals towards illegal Pinjol, regulatory frameworks governing Pinjol transactions, and the alarming cases of human rights violations related to Pinjol, this research highlights the multifaceted nature of the problem. Drawing on insights from government initiatives, regulatory measures, and proposed solutions, this research underscores the importance of comprehensive strategies to address illegal Pinjol practices while protecting the rights and dignity of consumers. By advocating for public awareness campaigns, enhanced consumer protection measures, community engagement, and strengthened legal frameworks, Indonesia can achieve a fair and transparent digital economy that prioritizes the well-being of all Indonesian citizens.

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu dalam Konteks Ketidakadilan Pembagian Hak Royalti

2024-05-03T11:31:30+07:00

Industri Musik merupakan salah satu Industri yang cukup berkembang pesat di Indonesia dimana salah satu profesi yang digemari masyarakatsaat ini yaitu pencipta lagu atau musisi. Dibalik ketenaran profesi pencipta lagu ini, menyimpan kenangan pahit akan royalti yang tidak adil dirasakan oleh para pencipta lagu. Hal ini diakibatkan dari banyaknya pihak yang menganggap remeh profesi ini sehingga pemberian royalti kepada para pencipta lagu pun tidak selaras dengan kerja keras mereka dalam menciptakan karya. Sehingga perlu adanya penjelasan terkait ketentuan hukum terhadap ketidakadilan dalam pemberian hak royalti kepada pencipta lagu. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (library research) dengan melakukan analisa kualitatif guna menguji kualitas dari substansi hukum. Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu pertama perkembangan Industri Musik terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi sehingga banyak bermunculan pencipta lagu atau musisi baru. Kedua, ketentuan hukum terkait hak royalti diatur di dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 yang mana hal ini mutlak adanya dan sangat membantu para pencipta lagu dalam memantau hak royalti mereka.

Judicial Review of the Application of Corporate Legal Veil in Malaysia and Indonesia: A Legal Comparison

2024-05-06T15:07:14+07:00

This study aims to find a comparison of the Legal Corporate Veil between Malaysia and Indonesia. This research is a normative legal research as a literature review. It is found that in corporate law both in Malaysia and Indonesia there is a principle of limited liability between shareholders and company directors known as Separate Legal Entity. This principle essentially asserts that a person's responsibility in a company is limited to their responsibility within the company and does not extend to personal liability. In Malaysia, this regulation is governed by Section 20 of the Companies Act 2016. Meanwhile, in Indonesia, this principle is scattered in the provisions of the Limited Liability Company Act (UU PT) applicable to shareholders, directors, and commissioners. However, this principle may become inapplicable in certain cases, known as Piercing The Corporate Veil. In Malaysia, this is regulated under the Companies Act 2016 as well as several judicial decisions. In Indonesia, this principle becomes inapplicable if shareholders act in bad faith by using the company for personal gain and are involved in legal actions undertaken by the Company. One form of protection from personal liability for Directors and Commissioners is implemented based on the Business Judgement Rule principle. Personal liability does not apply if Directors and Commissioners can prove that the company's loss is not due to their negligence, they have acted in good faith, have no conflict of interest, and have taken action to prevent losses. In this study, there is also corporate responsibility outside the existing Limited Liability Company Law based on business and economic developments decided by The Constitutional Court.

Judicial Review of the Application of Ultra Vires Doctrine in Malaysia and Indonesia: A Legal Comparison

2024-05-06T15:16:38+07:00

The Ultra Vires Doctrine serves as a fundamental principle in corporate law, delineating the boundaries of governmental authority and ensuring adherence to legal framework. This comparative study explores the application of the Ultra Vires Doctrine in the judicial systems of Malaysia and Indonesia. Through an analysis of relevant case law, statutory provisions, and scholarly literature, the study highlights similarities and differences in the interpretation and implementation of the doctrine across these jurisdictions. While both countries recognize the importance of restraining government action within legal limits, variations emerge in the extent to which courts intervene and the factors considered in determining ultra vires acts. By shedding light on these legal frameworks, this research contributes to a deeper understanding of corporate law principles in Malaysia and Indonesia and provides insights for legal practitioners, policymakers, and scholars seeking to navigate and strengthen the rule of law.

Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional Antara Indonesia dan Malaysia

2024-05-10T22:47:51+07:00

Transaksi bisnis semakin berkembang dan melewati batas – batas negara Permasalahan sita aset. Permasalahan yang berkembang dalam kepailitan lintas batas negara pada aset atau utang seorang debitur terletak di lebih dari satu negara atau apabila debitur termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan pada dua atau lebih negara. Pengaturan kepailitan lintas batas negara termasuk dalam kajian Hukum Perdata Internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan hukum perdata internasional antara Indonesia dan Malaysia , Pengaturan kepailitan lintas batas negara Indonesia diatur dalam Pasal 212, 213, dan 214 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Sedangkan Malaysia dalam pengaturan Kepailitan lintas batas diatur dalam Bankruptcy Act dan Company Act di Malaysia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbandingan aturan kepailitan lintas batas negara antara hukum perdata internasional Indonesia dengan Malaysia. Dalam hal akibat hukum ini juga ada kelebihan dan kekurangan antara Indonesia dengan Malaysia. Kelebihan dan kekurangan yang ada dalam masing-masing negara apat dijadikan suatu pertimbangan dalam pembentukan hukum perdata internasional di masa yang akan datang.