Recht Studiosum Law Review

Compilation of Islamic Law: The Face of Responsive Legal Products as the Accommodative Politics of the New Order Government

Ahmad Faiz Shobir Alfikri, Maziya Rahma Wahda — Sun, 11 May 2025 00:00:00 +0700

Kompilasi Hukum Islam merupakan produk kodifikasi hukum Islam yang dihasilkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan hukum tentang perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum ditinjau dari teori politik hukum Mahfud MD. Selain itu, penelitian ini menganalisis Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari politik akomodatif pemerintahan Orde Baru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan historis. Sumber hukum primer penelitian ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah (1) Kompilasi Hukum Islam mencerminkan karakter produk hukum responsif karena memenuhi 3 indikator, yaitu proses pembentukan hukum yang melibatkan peran serta masyarakat, sifat fungsi hukum yang memuat materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi, dan rendahnya tingkat kemungkinan penafsiran suatu produk hukum; (2) Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari politik akomodatif pemerintah Orde Baru dalam rangka menarik potensi umat Islam sebagai sumber legitimasi sistem politik, dukungan dalam pemilu, dan keberhasilan pembangunan nasional.

Legal Analysis of the Issuance of SHGB Over Maritime Areas in Tangerang from the Perspective of Indonesian Agrarian Law

Naomi Audri Klarisa Sitompul, Christian Imanuel Siboro — Sun, 11 May 2025 00:00:00 +0700

The issuance of 263 Building Use Rights Certificates (SHGB) on the sea barrier along the northern coast of Tangerang, Banten, spanning more than 30 km, has sparked controversy among the public. The issuance of these SHGBs has been confirmed by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (ATR/BPN), Nusron Wahid. Positivistically, the presence of the SHGB is actually contrary to a number of regulations in Indonesia, including Law No. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, Law No. 27 of 2007 jo. Law No. 1 of 2014, Government Regulation No. 18 of 2021, Constitutional Court Decision No. 3/PUU-VIII/2010, as well as the principles in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Beyond the issue of legality, from a sociological and empirical standpoint, the presence of SHGBs on the sea barrier in Tangerang also has negative ecological and economic impacts. These SHGBs disrupt the marine ecosystem and hamper the livelihoods of local fishermen, as they obstruct access to fishing areas. Therefore, this paper aims to further analyze the legal basis for granting Building Use Rights (HGB) within Indonesia’s agrarian system, examine the legality of granting HGB on the sea barrier in Tangerang, and assess the socioeconomic and ecological impacts of these SHGBs through a case study approach focusing on Tangerang.

Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa

Sun, 11 May 2025 00:00:00 +0700

Perkembangan iklim investasi di Indonesia ditandai dengan munculnya Sovereign Wealth Fund (SWF) yang bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara). . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dan kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Badan Sovereign Wealth Fund di Indonesia serta perbandingannya dengan Sovereign Wealth Fund milik negara Malaysia dan Singapura. Penelitian ini metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konteks dan pendekatan perbandingan. Dari pembahasan didapat bahwasannya Danantara membentuk amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Danantara sebagai pelaksana di lapangan (eksekutor) mempunyai tugas untuk mengelola BUMN, mengatur dividen dari penyelenggaraan investasi, operasional operasional, dan BUMN, serta menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Dalam penelitian ini juga membandingkan Danantara dengan Sovereign Wealth Fund Temasek Holdings milik Singapura dan Khazanah Nasional Berhad milik Malaysia. Terdapat beberapa pembentukan dalam hal pembentukan serta operasional di masing-masing negara.

Analisis Yuridis terhadap Penentuan Pasar Bersangkutan: Studi Kasus Google Play Billing System

Sun, 11 May 2025 00:00:00 +0700

Pertumbuhan bisnis di bidang digital mendorong persaingan antaraplatform untuk menghadirkan inovasi, salah satunya dilakukan oleh Google LLC melalui penerapan Google Play Billing System di Google Play Store. Kebijakan ini diduga melanggar Pasal 17, 19, dan 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Namun, Majelis Komisi KPPU menyatakan bahwa Google tidak melanggar Pasal 19 karena terdapat kesalahan dalam penetapan pasar bersangkutan oleh Investigator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek penetapan pasar bersangkutan dalam konteks Pasal 19 menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pasar bersangkutan merupakan unsur fundamental dalam menentukan penguasaan pasar. Selain itu, ditemukan bahwa Google Play Billing System sebenarnya memiliki kompetitor, sehingga unsur pasar bersangkutan dalam Pasal 19 seharusnya terpenuhi.

Penegakan Hukum Kejahatan Cyberbullying yang Dilakukan Oleh Lebih dari Satu Orang

Galuh Irvandika Widayat, Ria Tri Vinata, Nova Romadzoni Fadzillah — Sun, 11 May 2025 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi akan selalu diiringi dengan perkembangan kejahatan ataupun tindak pidana. Cyberbullying merupakan salah satu kejahatan yang muncul karena adanya perkembangan teknologi berupa media sosial. Dengan adanya media sosial maka masyarakat bisa bebas meluapkan ataupun menunjukkan ekspresinya. Namun sangat disayangkan adanya kebebasan bereksprsi tersebut sering kali disalahgunakan dengan melakukan Cyberbullying. Hukum yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial mersepon fenomena tersebut dengan keluarnya Undnag-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Namun hadirnya peraturan tersebut dirasa masih mempunyai kekurangan, hal ini dikarenakan seringkali pelaku kejahatan Cyberbullying dilakukan lebiha dari satu orang. Pelaku Cyberbullying yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu dilakukan secara perseorangan; dan dilakukan secara kelompok (buzzer). Penggolngan tersebut tentunya mempunyai dampak hukum yang berbeda-beda. Adanya permasalahn menegnai Cyberbullying yang dilakukan oleh lebih dari satu orang nyatanya mempunyai kendala tersendiri dalam hal penegakan hukumnya.

Good Corporate Governance sebagai Instrumen Hukum dalam Penguatan Regulasi Badan Usaha Milik Desa

Nur Setyowati — Sun, 11 May 2025 00:00:00 +0700

The application of Good Corporate Governance (GCG) principles in Village-Owned Enterprises (BUMDes) aims to enhance efficiency, transparency, accountability, and sustainability in managing village-based economies. This research employs a doctrinal legal method with statutory and conceptual approaches. The data used comprise secondary sources from legislation, legal journals, and relevant literature. The analysis reveals that GCG principles are implicitly accommodated in various regulations governing BUMDes, with explicit provisions only found in Article 24 paragraph (6) letter a of the Minister of Villages Regulation Number 3 of 2021. The study highlights the necessity of strengthening GCG principles through more detailed and effective legal frameworks in higher-level regulations. This reinforcement is expected to promote professional, integrated, and sustainable governance of BUMDes, contributing to competitive village economic development.

Keywords: Village-Owned Enterprises; Good Corporate Governance; Regulations.

Pembaharuan Hukum Manifestasi Mekanisme Perampasan Asset Terhadap Jaminan Keadilan Hak Asasi Manusia (Telaah Data Intelijen Sebagai Alat Bukti)

Saiful Hamdi, Aida Riziatul Zahra, Safitri Ramadhani — Sun, 11 May 2025 00:00:00 +0700

Penelitian mengenai konsep perampasan aset melalui NCB Asset Forfeiture telah banyak dilakukan, akan tetapi mengenai langkah kritis kekuatan pembuktiannya masih menyisakan permasalahan. Poin inilah yang selanjutnya menjadi isu hukum yang dibahas ketika data intelijen dari PPATK yang notabene FIU dimanfaatkan untuk mengotimasi penerapan NCB Asset Forfeiture. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkenaan dengan data intelijen yang selanjutnya analisis dengan teknik analisis premis minor dan premis mayor. Hasil penelitian menunjukan bahwa laporan PPATK yang merupakan data intelijen yang bersifat rahasia dan tertutup yang perolehan datanya dilakukan secara undercover masih memerlukan penguatan dalam ketentuan KUHAP yang baru. Kemudian data intelijen demikian potensial dianggap sebagai unlawfull legal evidence yang tidak memenuhi pembuktian yang relevant, admissible, exclusionary rules, dan weight of the evidence.

Analisis Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Menanggulangi Cyber Crime di Sektor Perbankan

Afiah Nurrizky, Wahyu Nugroho — Sun, 11 May 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam memitigasi kejahatan siber di sektor perbankan, mulai dari landasan hukum, kerangka kebijakan, manajemen risiko, serta kebijakan praktis yang telah dijalankan OJK demi ketahanan siber perbakan Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan policy analysis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa studi pustaka dengan mengumpulkan dasar-dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait keamanan siber di sektor perbankan dimulai saat bank pertama kali mengadaptasi teknologi informasi dalam kegiatan perbankannya. Kebijakan-kebijakan tersebut ada yang berupa peraturan atau POJK, ada pula berupa surat edaran atau SEOJK. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat dengan dasar hukum yang kuat, serta memiliki arah yang jelas ditentukan dalam cetak biru. Salah satu kebijakan terkait yang dikeluarkan ialah terkait proses dan prosedural manajemen risiko keamanan siber.

Tinjauan Hukum Pemberian Diversi bagi Residivis Anak dalam Perspektif Pemenuhan Keadilan Restoratif

Bagaz Zubaba, Cinta Tarisa Arivia — Sun, 11 May 2025 00:00:00 +0700

Sistem peradilan pidana anak mengedepankan konsep perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, semua proses dan tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menerapkan proses diversifikasi. Namun, ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya pembatasan pada proses diversifikasi bagi residivis anak yang sulit diterapkan. Pengecualian bagi anak yang telah menjadi residivis bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang seharusnya tidak diabaikan untuk melindungi anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Diversifikasi untuk anak perlu didasarkan pada prinsip keadilan restoratif agar dapat memenuhi hak-hak anak dan dalam penelitian ini ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan keadilan restoratif sehingga diperlukan reformulasi dalam UU SPPA.

Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam perjanjian dagang bebas Indonesia – Korea (IK-CEPA) : Studi Perbandingan dengan Perjanjian Perdagangan Bebas Lainnya

Siti Khairunnissa — Sun, 11 May 2025 00:00:00 +0700

Setiap negara berhak melakukan perdagangan bebas dengan negara di seluruh dunia. Perbedaan sistem hukum, ekonomi, ideologi, atau politik antar negara tidak menjadi penghalang bagi kebebasan berdagang. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip hukum internasional dalam perjanjian dagang bebas Indonesia–Korea (IK-CEPA) melalui studi perbandingan dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya. Latar belakang penelitian ini berakar pada pentingnya penerapan asas pacta sunt servanda dan prinsip non‐diskriminasi yang menjadi fondasi dalam hubungan perdagangan internasional, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Kajian ini juga mempertimbangkan tantangan penyesuaian regulasi domestik terhadap norma hukum internasional yang diadopsi dalam perjanjian perdagangan bebas, baik dalam skema bilateral maupun multilateral. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis dokumen perjanjian, teori hukum internasional, serta literatur sekunder terkait. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam IK-CEPA dengan perjanjian dagang bebas lainnya seperti RCEP. Data primer diperoleh dari teks perjanjian dan dokumen kebijakan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian akademik dan publikasi terkait.