SAJJANA: Public Administration Review

TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Studi Kasus Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo Sumatera Utara)

2025-01-03T19:02:05+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Sistem Informasi Desa Berbasis Kearifan Lokal di Desa Kutarayat. Permasalahan yang dihadapi Desa Kutarayat adalah tidak tersedianya data kearifan lokal dalam sistem informasi desa yang dilihat dari beberapa komentar masyarakat desa Kutarayat yang terdapat pada sistem informasi desa Kutarayat, khususnya data mengenai lembaga masarakat seperti lembaga pertanian dan karang taruna. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan budaya yang merupakan kearifan lokal pada desa Kutarayat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, data sekunder, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teori sistem informasi manajemen menurut DeLone dan McLean yang indikatornya berupa kualitas informasi dan kepuasan pengguna sistem, informan penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, operator sistem informasi desa kutarayat, ketua lembaga masyarakat desa kutarayat, serta beberapa masyarakat desa kutarayat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola sistem informasi desa berbasis kearifan lokal di desa kutarayat masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini diukur berdasarkan indikator yang diambil yaitu kualitas informasi dan kepuasaan pengguna sistem, dimana pemerintah belum mampu mengelola kualitas informasi melalui kesediaan data kearifan lokal pada sistem informasi desa dan kepuasan pengguna system yang dilatar belakangi oleh sumber daya manusia pada pemerintahan desa yang kurang memadai dan kurang memahami sistem informasi desa, sehingga tata kelola data kearifan lokal desa kutarayat belum mempu beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti sistem informasi desa.

Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengawasan Hutan Mangrove Sicanang di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan

2025-05-27T18:30:56+07:00

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memiliki fungsi dalam pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas perhutanan sosial dan kemitraan, penyuluhan dan perbenihan, rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan daerah aliran sungai. Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang dinilai kurang responsive terhadap kebutuhan masyarakat, yakni standar penyuluhan yang diberikan masih sangat minim dan jauh dari harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang adil dan merata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menjawab masalah penelitian. Pada penelitiannya, peneliti menggunakan teori kinerja organisasi Agus Dwiyanto (2014 : 178) yang meliputi : Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Untuk mengecek keabsahan data dilakukan teknik triangulasi sumber dan teknik yakni membandingkan dari beberapa sumber dan teknik pengumpulan data. Dari hasil penelitian tentang kinerja dinas kehutanan provinsi sumatera utara dengan menggunakan dengan menggunakan indikator responsivitas mengenai kemampuan kinerja dan cara mempertahankan kemampuan kinerja dinas kehutanan provinsi sumatera utara dalam pengawasan hutan mangrove sicanang belum menunjukan hasil kinerja yang baik. hasil penelitian tentang kinerja dinas kehutanan provinsi sumatera utara dalam pengawasan hutan mangrove sicanang menggunakan dengan menggunakan indikator Responsibilitas mengenai kualitas kinerja dan respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat tentang kerusakan hutan mangrove akibat ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan perusakan ekosistem hutan mangrove dengan membuang sampah sembarangan belum berjalan dengan baik. Disarankan kepada dinas kehutanan provinsi sumatera utara agar bisa mencari solusi yang tepat agar dapat mengurangi masalah perusakan ekosistem hutan mangrove sicanang serta menerbitkan peraturan dan hukuman yang ampuh bagi para pelaku yang sengaja merusak ekosistem hutan mangrove sicanang.

Impelentasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Pematangsiantar

2025-05-14T12:38:12+07:00

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan penataan ruang perkotaan yang berupa open spaces yang berfungsi sebagai Kawasan lindung, Kawasan hijau pertamanan kota, Kawasan hijau hutan kota, Kawasan hijau rekreasi kota, Kawasan hijau kegiatan olahraga, Kawasan hijau pemakaman, Kawasan hijau pertanian, Kawasan hijau jalur hijau, dan Kawasan hijau pekarangan rumah yang ada di kota pematangsiantar. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya di wilayah perkotaan sangat penting, mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut. Kawasan Ruang Terbuka Hijau juga merupakan tempat interaksi sosial bagi masyarakat untuk mengurangi stress akibat beban kerja dan menjadi tempat rekreasi keluarga bagi masyarakat perkotaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tata Ruang Permukiman Kota Pematangsiantar. Data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan Teknik wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkunga Hidup Dan kepala Dinas Tata Ruang Permukiman serta staff dan pegawai dari kedua dinas tersebut, juga masyarakat yang menurut peneliti mempunyai jawaban atas permasalah dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu, standar dan sasaran untuk menciptakan kawasan perkotaan yang asri dan nyaman sudah cukup memuaskan, sementara dari sumber daya masih harus perlu dimaksimalkan agar kebijakan ini dapat tercapai, karakteristik dari agen pelaksana juga belum dapat menunjukkan kontribusinya dalam menerapakan kebijakan ini, hubungan antar organisasi dan aspek politik dalam pelaksanaan kebijakan ini juga perlu ditingkatkan lagi karena belum adanya kontribusi yang maksimal, dan yang terakhir dilihat dari disposisi impementornya dimana pemerintah sudah cukup baik dan sukses dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam penataan tata ruang terbuka hijau di kota Pematangsiantar.

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkalis Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau

2025-05-27T18:33:09+07:00

Kinerja organisasi sektor publik adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, dilihat dari sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Permasalahan yang muncul adalah masih kurang maksimalnya upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh BPBD Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja BPBD Bengkalis dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Talang Muandau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi di Kantor BPBD Bengkalis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan konsep Kinerja Organisasi Publik oleh Moehariono (2010:110), yang terdiri atas indikator input, output, dan outcome. Melalui indikator tersebut, peneliti akan menggambarkan tingkat pencapaian BPBD Bengkalis dalam pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BPBD Bengkalis dilihat dari indikator input masih kurang terlaksana dengan baik karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran untuk penanggulangan bencana. Selanjutnya, kinerja BPBD Bengkalis dilihat dari indikator output juga dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum terpenuhinya kebutuhan kendaraan motor trail untuk mobilitas personil ke lokasi kejadian, tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat Desa Tasik Serai Barat, serta pelatihan yang hanya terbatas pada Masyarakat Peduli Api (MPA) dan jarang dilakukan secara berkala. Selain itu, masyarakat umum belum merasakan manfaat pelatihan, dan pengawasan di menara pengawas juga belum dilakukan secara optimal. Sementara itu, kinerja BPBD Bengkalis dilihat dari indikator outcome juga dinilai belum maksimal. Meskipun telah berhasil mengurangi luas area yang terkena bencana kebakaran, kejadian kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi setiap tahunnya di Desa Tasik Serai Barat.

Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pelayanan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Medan

2025-06-02T22:59:55+07:00

Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang didukung oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik. Prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan dua elemen penting dalam pengelolaan dana publik yang efektif. Kurangnya keterbukaan informasi dan pelaporan yang sesuai prosedur seringkali menjadi hambatan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan , pengaruh transparansi terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan, serta pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen (akuntabilitas dan transparansi) dan variabel dependen (pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan). Sampel penelitian terdiri dari 60 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai prosedur dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Transparansi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan, di mana keterbukaan informasi dan aksesibilitas data mendukung kepercayaan terhadap institusi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Secara simultan, akuntabilitas dan transparansi menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan, dengan hubungan yang erat antara kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kota Medan untuk meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan yang lebih rinci dan transparansi dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh pihak terkait. Langkah ini diharapkan dapat mendukung implementasi tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana publik.

Peran Kearifan Budaya Lokal dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Pesisir (Studi Kasus di Desa Nenassiam, Kabupaten Batubara)

2025-06-29T23:25:53+07:00

Desa pesisir sering kali dihadapkan pada berbagai masalah, seperti, minimnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, ketidakmampuan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta tingginya ketidakterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan sehingga menyebabkan desa pesisir sulit untuk berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran kearifan budaya lokal dapat memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan desa pesisir di Desa Nenassiam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan pengetahuan lokal masyarakat dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan budaya lokal memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Kearifan lokal mendorong terwujudnya pengambilan keputusan yang berbasis konsensus, memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek pembangunan. Namun, tantangan terbesar adalah pengintegrasian kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan yang lebih luas menghadapi tekanan modernisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai lokal. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa mendorong penguatan kelembagaan yang berbasis pada kearifan dan potensi lokal serta memperluas partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan desa. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan sosial budaya masyarakat pesisir, guna menciptakan desa pesisir yang berdaya dan berkelanjutan.

Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pegawai Di Upt Wilayah Iv Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kecamatan Medan Barat

2025-05-14T11:00:41+07:00

Implementasi sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Implementasi sistem pengendalian internal dalam perusahaan sangat penting, dikarenakan semakin besar perusahaan, maka tingkat kinerja pegawai dalam perusahaan akan semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem pengendalian internal terhadap kinerja pegawai di UPT Wilayah IV Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Medan Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner menggunakan teknik total sampling sebanyak pegawai yang ada pada UPT Wilayah IV Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Medan Barat sebanyak 56 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan bantuan software statistik SPSS 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal berpengaruh posistif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di UPT Wilayah IV Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Medan Barat, berdasarkan nilai koefisien regresi dari implementasi sistem pengendalian internal memiliki koefisien 0,904 dengan nilai positif, dengan thitung > tabel (12,410 > 1,674) dan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Artinya jika implementasi sistem pengendalian internal meningkat, maka kinerja pegawai juga akan semakin meningkat. Berdasarkan uji parsial (uji-t), implementasi sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Pernyataan pada implementasi sistem pengendalian internal mendapatkan tanggapan setuju oleh responden. Hal ini menunjukkan bahwa jika ingin meningkatkan kinerja pegawai maka harus meningkatkan implementasi sistem pengendalian internal untuk membantu dalam meningkatkan kinerja pegawai.

Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) Di Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) MEKAAR Cabang Medan Maimun Kelurahan Sei Mati

2025-05-27T18:30:01+07:00

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sulit terpecahkan di berbagai kalangan dunia. Berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kemiskinan, salah satunya dengan menggunakan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada penyuluhan atau pemberdayaan. Dimana masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan, namun sebagai subjek pembangunan. Dengan adanya pergeseran paradigma menjadi subjek, masyarakat ditempatkan pada posisi strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Namun peran perempuan dalam masyarakat di Indonesia mengalami kesenjangan atau ketidaksetaraan gender dibandingkan dengan laki-laki dalam pencapaian pembangunan. Untuk ini dengan adanya program yang mengkhususkan perempuan menjadi nasabah di program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dengan memberikan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dengan teknik pengumpulan data yaitu : wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menurut teori pemberdayaan perempuan Longwe dengan dua alat pemberdayaan perempuan berdasarkan tingkat kesetaraan dan tingkat pengakuan pada program Mekaar. Hasil penelitian analisis Longwe terhadap Pemberdayaan Perempuan melalui Program Mekaar di Kelurahan Sei Mati yaitu: dilihat dari kesejahteraan, pinjaman Mekaar menjadikan perempuan dapat bekerja dan memiliki penghasilan sendiri; akses, perempuan mendapatkan akses terhadap sosialisasi untuk mengetahui bagaimana Mekaar dapat memberikan pinjaman disertai dengan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perempuan; partisipasi, kurangnya partisipasi perempuan dalam mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pada perempuan; Kesadaran kritis, tercapai dilihat dari kesadaran antara perempuan dengan laki-laki untuk bekerja dan memiliki penghasilan sendiri; dan Kontrol, kurang terealisasikan dikarenakan belum mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan karena keputusan tetap berada di tangan suami. Dalam tingkat pengakuan, program Mekaar sudah positif dilihat dari isu-isu perempuan terutama programnya yang mengkhususkan perempuan sebagai nasabahnya.

Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengawasan Hutan Mangrove Sicanang di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan

2025-05-19T00:39:39+07:00

Responsibilitas merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh seorang tokoh pemerintah atau birokrat yang menunjukkan

profesionalitas dan capaian yang telah diraih dalam memberikan pelayanan publik, serta mampu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan sampah merupakan isu lokal dengan implikasi global karena populasi dunia terus bertambah, begitu pula jumlah sampah yang dihasilkan. Masalah lingkungan yang cukup sering terjadi di daerah pada umumnya adalah masalah sampah yang dihasilkan pada sekitar lingkungan atau sampah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari, hal ini sangat penting agar menjadi perhatian dari pemerintah daerah yang menanganinya, karena permasalahan sampah ini dinilai cukup serius. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. teknik pengumpulan data adalah proses penggalian informasi yang dilakukan oleh peneliti secara mendalam dengan memanfaatkan instrument yang relevan, seperti pedoman wawancara, catatan, lapangan atau dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas lingkungan sosial kepada kecamatan sei rampah kurang evisien karna dari yang peneliti lihat tidak adanya upaya berbeda yang dilakukan dinas lingkungan sosial dalam penangan sampah di masyarakat bahkan hamper sama dengan kepemimpinan sebelumnya. tidak adanya upaya yang benar benar serius dalam pengelolaan sampah itu sendiri terkhusnya dalam proses lapangan langsung. komitmen yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah tentang upaya upaya dan rancangan rancangan yang dilakukan khususnya dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan tahap awal yang benar benar dilakukan agar tujuan dari sebuah organisasi itu bisa tercapai, masalahnya pada dinas lingkungan hidup tidak ada upaya serius dalam pengeloaan sumber daya manusia.

Collaborative Governance Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Medan

2025-07-08T15:59:17+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Collaborative Governance antara masyarakat dan pemerintah dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Medan. Sehingga perlu adanya kolaborasi antar pemerintah untuk menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan data, jumlah ODGJ di Kota Medan menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya, dengan berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan stigma sosial terhadap penderita gangguan jiwa. Penelitian ini mengacu pada empat indikator keberhasilan Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2007), yaitu: desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi, dan kondisi awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar-stakeholder belum sepenuhnya sinergis, terutama dalam membangun kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan situasi, kondisi, dan proses kolaborasi yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lembaga masyarakat dalam menangani permasalahan skizofrenia. Hasil penelitian ini berdasarkan indikator Ansell dan Gash (2007) menunjukkan bahwa collaborative governance yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Medan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kejelasan mengenai regulasi dan tugas fungsi yang harus dilakukan Selama ini dalam penanganan skizofrenia di Kota Kota Medan, kedua Dinas selalu melakukan tugasnya secara mandiri atau masing-masing instansi. Belum terjalinnya kerjasama dengan baik antar kedua Dinas tersebut.

Studi Evaluasi Kinerja Program Corporate Social Responsibillity (CSR) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Pengupas Kepah Di Desa Kuala Indah

2025-06-09T17:39:34+07:00

Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab sosial korporasi terhadap masyarakat di sekitarnya, yang meliputi peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. PT. INALUM adalah salah satu Perusahaan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan CSR kepada masyarakat disekitar area pabrik Perusahaan khususnya di Desa Kuala Indah. Namun, program CSR yang dilaksanakan berhadapan dengan berbagai dinamika sosial yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Inalum dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan pengupas kepah di Desa Kuala Indah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tiga indikator keberhasilan: tingkat partisipasi program, tingkat kemandirian masyarakat, dan keberlanjutan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT. Inalum telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, partisipasi perempuan pengupas kepah dalam program-program tersebut masih minim. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi yang menyeluruh tentang program yang ada. Selain itu, banyak program pemberdayaan yang tidak sepenuhnya mencakup kebutuhan spesifik dari kelompok perempuan pengupas kepah, seperti pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan penghasilan mereka secara mandiri. Kemandirian masyarakat dalam aspek ekonomi, ekologi, dan sosial belum tercapai secara optimal. Dalam aspek keberlanjutan, beberapa program yang telah dilaksanakan belum menunjukkan dampak jangka panjang yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi, menyelaraskan program dengan kebutuhan spesifik masyarakat, dan memastikan keberlanjutan program-program CSR yang dilaksanakan. Penelitian ini menyarankan agar PT. Inalum mengimplementasikan program pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta melakukan evaluasi rutin untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Efektivitas Layanan Taspen One Hour Online Service (TOOS) Dalam Memberikan Kemudahan Layanan Tabungan Hari Tua (THT) Dan Pensiun Pertama Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pt Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan

2025-05-28T01:51:55+07:00

Taspen One Hour Online Service (TOOS) merupakan layanan satu pintu Taspen yang dapat di akses melalui website pada laman https://tos.taspen.co.id/ yang dapat melakukan pengajuan klaim online, maupun pengajuan non klaim, pengurusan kartu digital kepesertaan, melacak pengajuan online, pemantau status otentikasi, mengambil antian online Mal pelayanan publik, melakukan penghitungan manfaat THT dan pensiun, juga untuk menyampaikan kritik dan saran, memuat informasi dana pensiun bulanan untuk pensiunan. Selain itu, peserta dapat mendapatkan informasi pensiun pokok, mendapat informasi mengenai E-SPT Pajak untuk pensiunan dan melakukan survei kebutuhan peserta untuk peningkatan layanan Taspen Grup. Namun proses penggunaan layanan Taspen One Hour Online Service (TOOS) oleh sebagian peserta, mengalami beberapa kendala yang menyebabkan pengerjaan proses klaim dana Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun Pertama terlambat, selain itu masih kurangnya pemahaman soal teknologi bagi para lansia, sehingga mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan TOOS tersebut yang akhirnya menghambat proses dan mengakibatkan keefektivan program kurang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan teori efektivitas pelayanan yang dikemukakan oleh Sudrajat, meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya penyelesaian, sarana dan prasarana yang memadai,dan juga produk pelayanan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Layanan TOOS pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan dari segi prosedur pelayanan yang dilakukan di PT Taspen (Persero) KCU Medan menggunakan layanan TOOS berjalan cukup efektif, dan prosedur pelaksanaan pelayanan telah sesuai dengan SOP yang ada, dengan informasi yang cukup jelas dan transparan kepada masyarakat, namun waktu penyelesaian pelayanan secara online pada TOOS bagi beberapa Peserta atau nasabah masih dianggap belum efektif, karena pada layanan TOOS masih sering mengalami eror dan juga sistem down/loading yang menyebabkan nasabah beralih ke pengajuan klaim manual. Sehingga manfaat TOOS yang diklaim memberikan kemudahan dan keefektifan masih belum dirasakan secara menyeluruh oleh tiap peserta, akan tetapi waktu penyelesaian secara manual bisa dikatakan sangat efektif. Pengajuan klaim yang dilakukan pada TOOS tidak dipungut biaya apapun. Sarana dan prasarana pada pemberian layanan TOOS dianggap efektif karena disediakan wadah untuk bertanya dan juga memberiakan kritikan atau saran pada website.

Efektivitas Pelayanan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Online Pada Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Rumah Sakit Umum Bunda Thamrin

2025-05-14T11:02:27+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penerapan aplikasi Mobile JKN dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran online di Rumah Sakit Umum Bunda Thamrin. Pelayanan pendaftaran online melalui aplikasi ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas yang dilakukan rumah sakit untuk mempermudah pasien dalam proses pendaftaran, mengurangi waktu tunggu, serta mengatasi masalah antrian manual yang sebelumnya sering menjadi kendala. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Bunda Thamrin. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas program menurut budiani dalam pertiwi dan nurcahyanto (2017) yaitu tujuan program, ketepatan sasaran, sosialisasi program dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Mobile JKN dapat dikatakan efektif karena aplikasi ini memberikan kemudahan dalam kegiatan pelayanan pendaftaran di Rumah Sakit Umum Bunda Thamrin. Aplikasi ini berperan penting dalam meningkatkan efektivitas layanan pendaftaran dapat dilihat dari kesesuaian tujuan program, ketepatan sasaran, sosialisasi program dan pemantauan program. Yang mana pendaftaran online melalui menyediakan berbagai fitur yang mendukung kemudahan akses, kecepatan, dan akurasi proses pendaftaran. Melalui penggunaan aplikasi Mobile JKN, peserta dapat langsung mendaftar ke rumah sakit tanpa harus datang secara langsung, sehingga mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kenyamanan pasien.

Kelembagaan Petani Dalam Meningkatkan Produksi Kentang Di Desa Kebayaken Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo

2025-05-28T01:54:33+07:00

Penelitian ini melihat efektivitas kelembagaan petani dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian kentang. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama termasuk, kelembagaan petani yang kurang efektif, partisipasi anggota yang rendah, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta minimnya dukungan eksternal. Dengan berfokus pada Kelembagaan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Solusi yang tepat dalam membantu mengatasi tantangan-tantangan ini, meningkatkan kembali produksi kentang, serta memastikan keberlanjutan usaha pertanian kentang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teori Organisasi Publik dengan indikator kelembagaan pertanian menurut Norman Uphoff (1986 ) berupa struktur organisasi, norma dan perilaku, proses dan sistem operasional, dan Tingkat partisipasi. Informan penelitian terdiri dari Penyuluh Pertanian di Desa Kebayaken, Ketua kelompok tani Desa Kebayaken, Anggota kelompok tani Desa Kebayaken, dan Petani di Desa Kebayaken. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal kelembagaan petani kentang di Desa Kebayaken ditandai dengan rendahnya efektivitas kelembagaan, yang berdampak pada penurunan produksi kentang dan kualitas hasil panen kentang. Melalui penguatan kelembagaan, hasil akhirnya mencakup peningkatan produktivitas dan kualitas kentang, peningkatan pendapatan petani, serta penguatan posisi kelembagaan dalam mendukung pertanian berkelanjutan.

Pengembangan Objek Wisata Kawah Putih Tinggi Raja Di Desa Dolok Marawa Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun

2025-06-02T23:00:57+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih terdapatnya permasalahan pada objek wisata Kawah Putih Tinggi Raja seperti aksesbilitas, fasilitas yang masih rusak dan belum memadai, sehingga diperlukan adanya pengembangan yang dilaksanakan dengan baik oleh Dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengembangan objek wisata Kawah Putih Tinggi Raja di Desa Dolok Marawa Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan pengembangan pariwisata dari Mohammad Ridwan, (2012) meliputi: atraksi (daya tarik), amenity/Fasilitas (Fasilitas umum), Accesbility (akses jalan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan objek wisata kawah putih inggi raja di Desa Dolok marawa Kecamatan silau kahean kabupaten simalungun sejauh ini belum terlaksana dengan baik. Seperti fasilitas dan aksesbilitas yang belum memadai untuk wisatawan. Untuk faktor pendukung pengembangannya adalah karena Kawah Putih Tinggi Raja mempunyai modal dan potensi alam, budaya yang baik. Selain itu dalam pengembangan Kawah Putih Tinggi Raja terdapat kendala-kendala berupa anggaran yang kurang dan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan wisata. Sehingga pengembangan objek wisata kawah putih tinggi raja belum dikatakan berhasil.

Pemetaan Profil Sosial Ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus di 12 Kecamatan, Kabupaten Batubara)

2025-06-15T13:59:44+07:00

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indonesia memiliki sekitar 66 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mampu menyerap 117 juta tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB nasional. Namun, di balik kontribusi ini terdapat tren penurunan produktivitas sektor UMKM, terbukti dari menurunnya jumlah UMKM yang terdaftar secara nasional. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh kegagalan program pemerintah dalam menjawab kebutuhan sektor UMKM. Pemetaan terhadap sektor ini sering kali tidak berbasis data empiris yang akurat, sehingga menghambat upaya pengembangan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan profil sosial ekonomi UMKM di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, melalui pendekatan multidimensional terhadap enam indikator utama: skala usaha, jenis usaha, perizinan, struktur sumber daya manusia, sistem pemasaran, dan bentuk intervensi kelembagaan. Studi ini menggunakan metode campuran (mixed methods), dengan pengumpulan data melalui survei lapangan, observasi langsung, dan wawancara mendalam di dua belas kecamatan pesisir Batubara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM masih berada pada skala mikro, dengan dominasi pada sektor makanan dan minuman berbasis lokal. Rendahnya adopsi teknologi digital dalam sistem pemasaran produk, ditambah dengan sebagian besar pelaku UMKM yang masih mengelola usaha secara informal tanpa adanya nomor izin usaha, mengakibatkan stagnasi dalam pengembangan sektor UMKM. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan berbasis bukti untuk pengembangan UMKM sebagai fondasi kemandirian ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.