SAJJANA: Public Administration Review

Peran Kelompok Tani Juma Uruk Ganjang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Kutarayat

2024-05-31T17:17:16+07:00

Kelompok tani pada dasarnya berperan sebagai wadah belajar mengajar bagi anggotanya melalui penyuluhan, pelatihan, dan kerjasama guna meningkatkan pengetahuan, keahlian, sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani dengan produktivitas yang meningkat, pendapatan yang bertambah, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan kelompok tani Juma Uruk Ganjang dalam mensejahterahkan petani di desa kutarayat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, data sekunder, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya penelitian ini menggunakan indikator peran menurut Rizz, House dan Lirtzman (dalam Pratina, 2013) berupa wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan, dan cakupan pekerjaan. Selanjutnya, informan penelitian terdiri dari divisi-divisi yang ada di dalam Kelompok Tani Juma Uruk Ganjang, Kepala Desa Kutarayat, Anggota Kelompok Tani Juma Uruk Ganjang serta Petani Desa Kutarayat.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Peran Kelompok Tani Juma Uruk Ganjang belum mampu untuk Mewujudkan Kesejahteraan Petani di Desa Kutarayat, hal ini dapat diukur melalui indikator peran menurut Rizz, House dan Lirtzman (dalam Pratina, 2013) dimana Kelompok Tani Juma Uruk Ganjang belum melaksanakan tanggung jawab penuh atas wewenang, melaksanakan tugas hingga program yang telah dikembangkan oleh Kelompok Tani Juma Uruk Ganjang, mulai dari pemenuhan subsidi pupuk dan bibit, pemberian pengetahuan, pelatihan, pemanfaatan teknologi, informasi pemasaran, sebagai unit produksi hingga melakukan kerjasama yang meluas guna memenuhi dan menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi petani di Desa Kutarayat dalam mengelola lahan pertanian mereka. Selain itu terkait kejelasan tujuan dan cakupan pekerjaan Kelompok Tani Juma Uruk Ganjang belum mampu untuk melaksanakan perannya dengan baik hingga masih kurangnya pemahaman dan pelaksanaan terkait cakupan pekerjaan di setiap divisi yang ada sehingga belum mampu untuk mencapai sasaran dengan maksimal.

Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksaan Progam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Medan

2024-07-24T16:15:00+07:00

Dinas Sosial Kota Medan merupakan institusi yang berwenang dalam memberikan pembinaan terhadap anak jalanan. Upaya pembinaan dilakukan sesusai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial yang meliputi penertiban, pendataan, assesmen, dan pembinaan di rumah singgah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dan faktor penghambat kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan indikator kinerja dari Agus Dwiyanto (2018:50-51). Dimana Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial memberikan kinerja yang cukup baik dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Medan yang dapat dilihat melalui indikator Produktivitas dengan mampu menjaga konsistensi pelaksanaan pembinaan yang patuh berdasarkan aturan dan adanya saluran komunikasi hingga kerjasama yang transparan kepada pihak-pihak terkait untuk akses informasi dan laporan mengenai pelaksanaan program pembinaan anak jalanan.

Keyword: Kinerja, Kinerja Organisasi, Program Pembinaan Anak Jalanan

Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2021 Dalam Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Pakpak Barat Ekowisata Air Terjun Lae Mbilulu di Desa Prongil

2024-07-25T15:23:47+07:00

Ekowisata merupakan salah satu jenis wisata yang banyak terdapat di wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat, selain jenis wisata lainnya seperti wisata budaya, sejarah
dan wisata. Tahun 2021 Bupati Pakpak Bharat menerbitkan 1 (satu) Perda yang
dinamakan: Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat No. 9 Tahun 2021 Tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2021-2025.
Penerbitan Perda tersebut tentu sangat penting dan dibutuhkan sebagai pedoman
agar implementasi pembangunan sektor wisata lebih fokus dan terarah. Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci tentang implementasi Perda No.9
Tahun 2021 pada ekowisata, khususnya ekowisata di air terjun Lae Mbilulu yang
terdapat di Desa Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat.
Hasil penelitian tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi
anggaran maupun jenis pembangunannya. Bukti nyatanya banyak bangunan fisik
yang tidak terawat, akses jalan yang rusak, tidak adanya peningkatan jumlah
keteribatan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan tidak berfungsinya
berbagai sarana penunjang yang telah dibangun. Setelah adanya perda khusus maka
pembangunan ekowisata Air Terjun Lae Mbilulu lebih konsisten dan meningkat
baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga berdampak kepada peningkatan
pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan
pembenahan sesuai dengan tuntutan peraturan daerah yang telah diterbitkan.

Analisis Retrospektif Kebijakan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru di SD Parulian 2

2024-08-07T17:02:33+07:00

Kecilnya gaji guru membuat pemerintah mengeluarkan UUno. 14Tahun 2005
untuk memberi pengakuan terhadap guru dan dosensertamensejaterahkan guru dan
dosen. Akan tetapi, sertifikasi sering terlambat sehingga membuat guru mengeluh.
Keterlambatan ini juga berpengaruhdi SD Parulian 2 Medan, yang dimana gaji
guru bersertifikasi yang di perolehdari yayasan lebih kecil dibanding dengan guru
non- sertifikasi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan
sertifikasi guruterhadap kinerja guru di SD Parulian 2 Medan.

Metode penelitian yang digunakan, metode penelitian kualitatif deskriptif dengan
analisis data retrospektif. Analisis retrospektif terdapat 3 indikator yaitu Rumusan
masalah, Pemantauan dan Penilaian kebijakan. Metode penelitian kualitatif
deskriptif yang dimana prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dan dengan teknik
pengumpulan data yaitu; wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian analisis retrospektif kebijakan sertifikasi terhadap kinerja di SD
Parulian 2 Medan yaitu; persentase jumlah guru sertifikasi menurun karena ada
guru sertifikasi yang pensiun dan mengikuti PPPK, terdapat 2 guru non-sertifikasi
yang memiliki masa kerja > 10 tahun tidak bisa sertifikasi karena guru tersebut
kehilangan berkas yang diperlukan untuk mendaftar sertifikasi, dan masalah
pencairan dana sertifikasi guru sering terlambat. Dampak positif yaitu; kinerja guru
sertifikasi lebih tinggi di bandingkan dengan guru non-sertifikasi, dilihat dari nilai
rata-rata siswa, sifat profesional dan interaksi antara guru dan siswa guru sertifikasi
jauh lebih baik dibandingkan guru non-sertifikasi. Masukan: pencairan sertifikasi
diharapakan sesuai dengan PMK RI, pemerintah diharapkan memberi keringanan
dalam pengurusan berkas bagi guru-guru yang sudah mengabdi lama, diharapkan
guru sertifikasi lebih meningkatkan kreatifitas dan inovasi.

Efektivitas Program Mobile Paspor Dalam Mendorong Akuntabilitas Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kota Batam

2024-06-03T20:01:33+07:00

Penggunaan teknologi dalam layanan publik menawarkan kemampuan yang
lebih baik dalam hal efisiensi dan efektivitas untuk membantu berbagai kebutuhan
masyarakat. Salah satunya adalah Aplikasi Mobile Paspor. Aplikasi M-Paspor
adalah salah satu bentuk implementasi pemerintahan elektronik di sektor imigrasi.
Penyelenggaraan Aplikasi Mobile Paspor akan ditinjau secara efektif apakah
dapat mewujudkan efektivitas dalam mendorong akuntabilitas pelayanan di
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kota Batam.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.
Pengumpulan data yang digunakan dengan teknik wawancara, observasi,
dokumentasi dan kepustakaan. Data analisis secara kualitatif dengan
menggunakan indikator efektivitas dari Edi Sutrisno (2007) yaitu meliputi
pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan
perubahan nyata.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman program belum efektif dalam
mendorong akuntabilitas layanan. Transparansi dari Imigrasi Batam melalui
sosialisasi online dan offline masih kurang memadai, sehingga masyarakat
belum sepenuhnya memahami program tersebut. Indikator ketepatan sasaran
efektif karena Imigrasi Batam berhasil mengelola antrian dan mengatur kuota
harian paspor hingga 200 permohonan per hari. Namun, indikator ketepatan
waktu belum efektif karena ketidaksesuaian jadwal antara aplikasi dan layanan
langsung, menunjukkan kurangnya responsivitas imigrasi terhadap kepastian
layanan. Indikator pencapaian tujuan efektif karena aplikasi M-Paspor
dikembangkan, dipelihara, dan dijaga keamanannya dengan baik, memastikan
kemudahan penggunaan dan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Indikator
perubahan nyata juga efektif, dengan responsivitas Imigrasi Batam dalam
mengatasi masalah antrian dan keterlambatan melalui fitur unggul dalam aplikasi,
sehingga pemohon tidak perlu datang ke kantor imigrasi untuk mengurus paspor.
Kata kunci: Efektivitas, Program Mobile Paspor, Akuntabilitas Pelayanan.

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

2024-07-10T23:24:05+07:00

Peran pemerintah merupakan keperluan mutlak dalam suatu organisasi baik swasta ataupun organisasi pemerintah dan menjadi salah satu fungsi utamanya yangharus dilakukan oleh pucuk pimpinan yang menjadi pemimpin organisasi. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong umtuk mencoba menjelaskan Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Wonosari kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani, peran pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani, dan mengetahui peran pemerintahdesa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa WonosariKecamatan tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan teori peran oleh labolo (regulatif, dinamisator, fasilitator). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal ini dilihat dari aspek pemerintah sebagai regulator (1) aturan/mekanisme, (2) kebijakan pemerintah belum sepenuhnya baik. Pemerintah sebagai dinamisator yakni (1) Sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan, dan (4) kunjungan Lapangan. Dan Pemerintah sebagai fasilitator sebagai penyedia bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi belum mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik.

Efektivitas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhan Batu

2024-08-05T03:08:19+07:00

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Era sekarang ini merupakan era yang
sudah serba digital, baik dalam melakukan pengaduan sekalipun sudah berbasis
online melalui aplikasi yang dapat diakses siapa saja dan dimana saja serta
dilindungi oleh aturan hokum yang berlaku. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini
untuk mengetahui bagaimana mengukur Efektivitas Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online
Rakyat di Dinas Komunikasi dan Informatika Labuhanbatu melalui Aplikasi
SP4N LAPOR. Metode: Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Hasil Temuan: Penulis menemukan bahwa
efektivitas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan
aspirasi pengaduan online rakyat telah terlaksana sesuai dengan teori, namun
masih ada beberapa kekurangan seperti belum terlaksananya sosialisasi kepada
masyarakat terkait adanya aplikasi pengaduan yaitu SL4N LAPOR, kurangnya
sarana dan prasarana berupa spanduk/banner, dan madding sebagai bentuk
pengenalan aplikasi LAPOR dan mendukung kemajuan aplikasi LAPOR, tingkat
kesulitan aplikasi LAPOR sehingga disebut masyarakat menyebutnya tidak user
friendly. Kesimpulan: Pelaksanaan SP4N LAPOR di Kabupaten Labuhanbatu
dapat dikatakan belum cukup efektif karena faktor eksternal dari masyarakat dan
juga internal dari sulitnya penggunaan aplikasi SP4N LAPOR. Dari hasil
penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran diantaranya:
Sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya aplikasi SP4N
LAPOR, lebih memperhatikan saran dan prasarana yang dibutuhkankan aplikasi
SP4N LAPOR agar semakin banyak masyarakat yang mengenal aplikasi
pengaduan ini, serta lebih memperhatikan kualitas aplikasi SPAN LAPOR ini
supaya user-friendly.

Kata kunci: Efektivitas Sistem, Pengelolaan Pengaduan, SP4N LAPOR.

Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit Kecamatan Tigapanah

2024-08-08T03:25:20+07:00

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sangat penting bagi kemajuan dari sebuah desa agar menjadi desa yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya baik melalui pembangunan pemberdayaan manusia maupun pembangunan fisik.

Metode yang digunakan dalam penenlitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam meneliti, peneliti melakukan wawancara dengan pemerintahan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan umum dan perencanaan, kepala keuangan dan ketua badan permusyawaratan desa (BPD) serta masyarakat desa salit. Kemudian juga melakukan observasi dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam menganalisis data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan teori Richard M. Streers (1985:53).

Berdasarkan hasil penenlitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit belum efektif dilihat dari pencapaian tujuan yaitu transparansi, sasaran kebijakan kurang terbuka dan pembangun yang tidak tepat sasaran. Adaptasi pemerintah desa belum baik, pemerintah desa tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkat kemampuan pemerintah desa yang belum optimal dalam mengadakan ataupun menyampaikan sosialisasi terkait pembangunan fisik di masyarakat. Efektivitas Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit belum efektif juga dikarenakan tingkat komunikasi dan partisipasi masyarakat masih sangat minim baik dari tingkat kehadiran maupun aspirasi masyarakat.

Peran Dinas Pertanian Dalam Penyaluran Pupuk Bersusbidi di Desa Sukanalu Kecamatan Barusjahe

2024-06-04T14:33:09+07:00

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian mencanangkan program pupuk bersubsidi untuk membantu masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani. Pupuk bersubsidi yang diberikan tidak dapat ditebus oleh seluruh lapisan masyarakat. Di wilayah Desa Sukanalu Kecamatan Barusjahe ditemukan banyak masyarakat penerima pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran, sehingga diperlukan peran dinas pertanian dalam menyalurkan pupuk bersubsidi agar pupuk bersubsidi tersebut sesuai peruntukannya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara detail peran Dinas Pertanian dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sukanalu Kecamatan Barusjahe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Karo, Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Barusjahe. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau seluruh data yang dikumpulkan, yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Siagian yaitu peran pemerintah sebagai stabilisator, pelopor, modernisasi, katalis dan dinamisme.

Pengembangan Kapasitas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan Dalam Digitalisasi Umkm di Kota Medan

2024-07-20T17:00:53+07:00

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha milik perorangan atau kelompok dalam masyarakat yang merupakan usaha keluarga, tidak berbadan hukum, menggunakan teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal dan belum diakui secara resmi sebagai sektor ekonomi yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dengan memanfaatkan sumber daya lokal sehingga memerlukan dukungan moral dan material dalam mengembangkan usahanya di masa mendatang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam meneliti, peneliti melakukan wawancara dengan informan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Medan. Kemudian melakukan observasi, dokumentasi, studi kepustakaan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil temuan di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa kapasitas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam Digitalisasi UMKM di Kota Medan belum maksimal. Kegagalan tersebut dapat dilihat dari minimnya sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, belum memiliki sarana prasarana gedung pelatihan bagi UMKM, serta minimnya bantuan materiil kepada UMKM. Kapasitas manajemen pada sub indikator program dan manajemen juga perlu ditingkatkan program pelatihan dan sosialisasi bagi UMKM dan pada sub indikator jaringan dan hubungan koperasi masih belum banyak melakukan kerjasama dengan marketplace dalam pengembangan UMKM.

Kata Kunci: Kapasitas, Digitalisasi, UMKM.

Pengawasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan APBD

2024-08-05T03:16:48+07:00

Pengawasan badan anggaran dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijalankan dalam kerangka
representasi rakyat, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan anggaran
DPRD Provinsi Sumatera Utara menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi
pengawasan anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan
bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan
oleh Bupati. Tujuannya adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi
pengawasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam
mewujudkan fungsi pengawasan APBD.

Pelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
ekspalantif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Sumatera Utara Adapun analisis data yang dilakukan dengan
menggunakan teori Salamoen dan Nasri (2016:75) yaitu pengawasan melekat,
fungsional, legislatif dan pengawasan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Banggar
DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan fungsi pengawasan APBD
sudah tergolong baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan
tersebut antara lain: Pengawasan Legislatif belum sepenuhnya dilaksanakan
dengan baik, dimana kurang dalam melibatkan partisipasi aktif dewan dalam
memantau dan mengawasi kinerja pemerintahan menyebabkan APBD pada
Provinsi Sumatera Utara masih sangat dibawah target yang ditentukan sehingga
masih menjadi sebuah pertanyaan mengapa anggaran yang mereka realisasikan
sangat rendah.

Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan

2024-10-20T20:52:34+07:00

Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting bagi masyarakat adalah pelayanan administrasi kependudukan. Kementerian Dalam Negeri melaksanakan program di bidang pelayanan publik terutama di administrasi kependudukan berupa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya di daerah dan jauh dari pemerintahan pusat. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui tentang program ini dan keluhan masyarakat mengenai kurang optimalnya pelayanan yang diberikan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci implementasi program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Medan Perjuangan. Pelayanan ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Medan Perjuangan. Data Analisis kualitatif dengan indikator pelayanan dengan elemen seperti Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Manusia, Karakteristik Agen Pelaksana, Disposisi dan
Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Hasil dari penelitian dalam implementasi program PATEN di Kantor Kecamatan
Medan Perjuangan menunjukkan bahwa implementor kebijakan telah memahami sasaran kebijakan yaitu masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan. Dalam pelaksanaan PATEN jumlah SDM yang ada masih kurang khususnya untuk tenaga perekaman data yang mempengaruhi ketepatan waktu pelayanan. SOP yang digunakan adalah SOP Disdukcapil Kota Medan dan tidak menggunakan juknis PATEN yang seharusnya berupa Permendagri No. 4 Tahun 2010 serta mempengaruhi kejelasan tentang pelayanan. Disposisi atau sikap para
implementor program PATEN sudah cukup baik.