SAJJANA: Public Administration Review

Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran

Niza Elvira Siregar — 2024-12-27

Pemerintah pusat membuat kebijakan mengenai perpajakan yang merupakan pedoman atau prinsip yang digunakan untuk pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai kebijakan pajak penghasilan Wajib Pajak Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran masih kurang dalam hal pengetahuan dan kesadaran atas kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan secara rinci mengenai implementasi kebijakan pajak penghasilan atas Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Kebijakan pajak penghasilan atas Wajib Pajak UMKM dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implmentasi kebijakan publik menurut Donald S.Van Meter dan Carl E.Van Horn yang mempengaruhi kenerja implementasi, yaitu: 1) Standar dan Sasaran Kebijakan, 2) Komunikasi Antar Organisasi, 3) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan pajak penghasilan untuk UMKM di KPP Pratama Kisaran belum maksimal, terbukti dari menurunnya rasio kepatuhan Wajib Pajak menjadi 73,66% pada 2023 meskipun jumlah Wajib Pajak meningkat. Penurunan ini menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak UMKM negatif sebesar -4,16%. Terbatasnya sosialisasi menghambat pemahaman dan kepatuhan, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi yang membuat pajak dipandang sebagai beban. Dengan kontribusi pajak UMKM hanya sekitar 1% pada 2023, diperlukan upaya edukasi, insentif, dan komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan.

Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Berbasis Go Digital Di Kota Medan

Putri Mazia Salsabilla Lubis — 2024-12-28

Strategi merupakan suatu proses untuk menentukan sasaran dan tujuan dari suatu organisasi serta tindakan yang diperlukan untuk mencapai masa depan dengan menggunakan alokasi sumber-sumber daya yang perlukan. Strategi pemberdayaan yang diterapkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan masih kurang efektif, terutama dalam aspek pelatihan berbasis digital, bantuan peralatan produksi yang memadai, dan akses ke pasar digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan usaha mikro berbasis digital (Go Digital) di Kota Medan. Latar belakang penelitian ini berawal dari fenomena kemiskinan yang masih menjadi masalah besar di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di masa pandemi COVID-19, di mana banyak UMKM terdampak secara negative. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dalam pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Berbasis Go Digital di Kota Medan. Data yang diperoleh dilakukan dengan di analisis secara kualitatif dengan mengecek keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik/metode. Penelitian ini menggunakan teori Friedmann tentang tiga dimensi pemberdayaan: menciptakan iklim atau suasana (enabling), memperkuat potensi (empowering), dan melindungi pemberdayaan (protecting). Melalui penelitian ini diketahui bahwa pada dimensi enabling Pada Dinas UMKM melakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mikro berbasis digital, namun pelatihan ini tidak dilakukan secara rutin dan kurangnya monitoring lanjutan. Dimensi empowering, Dinas UMKM memberikan bantuan peralatan produksi, namun peralatan yang diberikan masih versi lama dan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembukaan akses terhadap peluang pasar melalui pameran dan e-commerce juga masih terbatas dan tidak merata di kalangan pelaku UMKM. Pada dimensi protecting, ditemukan bahwa belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam program pemberdayaan seperti SAKA SANWIRA, sehingga terjadi ketimpangan dalam partisipasi pelaku UMKM.Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan strategi pemberdayaan, seperti pelatihan berbasis digital yang rutin dan terstruktur, bantuan peralatan produksi yang modern dan memadai, serta akses pasar yang lebih merata melalui e-commerce dan pameran. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian UMKM di Kota Medan.

- Implementasi Program Subsidi Solar Koperasi Untuk Nelayan (SOLUSI) Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus : Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang)

Ageng Prayoga — 2024-12-29

Implementasi program subsidi solar bertujuan untuk menganalisis implementasi program subsidi solar bagi nelayan di Desa Paluh Sibaji. Untuk mengeksplorasi tingkat penerimaan subsidi solar. Factor – factor yang memengaruhi penerimaan serta dampak program dalam meningkatkan kondisi social ekonomi nelayan.. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, data sekunder, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya penelitian ini menggunakan indikator implementasi program menurut George Edwards III (1980) berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya, informan penelitian terdiri Ketua dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala desa Paluh Sibaji, anggota koperasi nelayan, serta peserta program nelayan program subsidi solar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program penerimaan subsidi solar di kalangan nelayan Desa Paluh Sibaji, hal ini dapat diukur melalui indikator implementasi program menurut George Edwards III (1980) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. . Dimana Dinas Kelautan dan Perikanan belum membangun komunikasi yang baik dalam sosialisasi dan interaksi kepada peserta program nelayan sehingga masih belum tepat sasaran (paling banyak penerima program subsidi solar yang didapatkan oleh toke/suplly). terkait sumber daya Segala bentuk dukungan yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan program subsidi solar, seperti anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia di Desa Paluh Sibaji cukup memadai. disposisi Sikap, komitmen, dan karakteristik para pelaksana program subsidi solar Di Desa Paluh Sibaji dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilakukan dengan baik. Selanjutnya, dalam struktur birokrasi Mekanisme dan prosedur buku Paduan yang terkait tidak ada sehingga dengan pelaksanaan dan pengawasan program subsidi solar bagi nelayan di Desa Paluh Sibaji belum mampu untuk mencapai sasaran dengan maksimal.

Kinerja Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Tapanuli Utara

Veronika Oktaviani Hutasoit — 2024-12-28

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk perbaikan pelayanan PTSL di Kabupaten Tapanuli Utara. Masalah yang diidentifikasi mencakup tanah yang belum terdaftar, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program PTSL, serta ketidakmerataan pelaksanaan PTSL di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis berdasarkan teori kinerja Dwiyanto (2014) dengan lima indikator: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten (BPN) Tapanuli Utara dalam Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari aspek produktivitas, terjadi fluktuasi dengan pencapaian target sertifikat pada tahun 2019, 2021, dan 2022, namun penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan tidak tercapainya target pada tahun 2023. Kualitas layanan menunjukkan penerbitan sertifikat kerap melampaui waktu yang diharapkan yang disebabkan oleh kekurangan staf. Dalam aspek responsivitas, BPN telah berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan saluran pengaduan. Terkait responsibilitas, pelayanan PTSL telah sesuai regulasi, namun masih perlu perbaikan dalam ketepatan waktu. Akuntabilitas menunjukkan adanya evaluasi berkala yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Saran yang diajukan meliputi evaluasi faktor penghambat, rekrutmen tambahan pegawai, pemanfaatan teknologi informasi, dan kolaborasi dengan pemerintah desa untuk mempercepat proses pendaftaran tanah.

Peran Badan Usaha Milik Desa Arih Ersada dalam Pengembangan Potensi Lokal di Taman Seribu Bunga Desa Raya, Kabupaten Karo

Wulan Tarigan — 2025-01-03

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan pada pengembangan potensi lokal Desa Raya, Kecamatan Berastagi seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang maksimal, kurang berperannya generasi muda dalam pengembangan, promosi yang dilakukan pihak pengelola kurang optimal, manajemen potensi lokal yang kurang baik dari internal pengelola, sehingga diperlukan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Arih Ersada dalam melakukan pengembangan potensi lokal di Taman Seribu Bunga, Desa Raya, Kabupaten Karo. Artikel ini menggunakan Teori Peran oleh Rizzo dan Lirtzman. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arih Ersada dalam Pengembangan potensi lokal di desa Raya. Artikel ini Menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian adalah peran Badan Usaha Milik Desa Arih Ersada desa Raya belum optimal, yang dapat dilihat dari wewenang, BUMDES Arih Ersada masih belum mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik dan belum menjalankan wewenang dari masing-masing jajaran divisi dengan baik. Tanggung jawab, BUMDES Arih Ersada sebagai fasilitator belum mampu dijalankan dengan baik karena masyarakat masih belum memanfaatkan Taman Seribu Bunga sebagai fasilitas yang diberikan BUMDES, sebagai mediator, belum melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat desa Raya terkhusus dalam pengembangan potensi lokal, sebagai pemberdayaan, BUMDES Arih Ersada belum mampu menjalankan tanggung jawabnya yang daapt dilihat dari ketidaksesuaian harapan dan fakta di lapangan. Kejelasan tujuan, BUMDES Arih Ersada melakukan pembenahan terhadap program pengolahan dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Cakupan pekerjaan, BUMDES Arih Ersada sudah berupaya menjalankan tugas dalam memanfaatkan potensi lokal desa Raya.

TATA KELOLA SAMPAH DI DESA PISANG PALA, KECAMATAN GALANG, KABUPATEN DELI SERDANG

Putri Nurhaliza Sitorus — 2024-12-27

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih banyak terdapat permasalahan terkait tata kelola sampah di Desa Pisang Pala seperti yang meliputi beberapa masalah utama seperti tidak aktifnya bank sampah, kurangnya pengawasan dari pemerintah desa, keterbatasan sarana dan prasarana, tidak terdapatnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS), serta minimnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah dab masih belum optimalnya pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) di Desa Pisang Pala, sehingga diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sub Bidang Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Kasi Kebersihan Kecamatan Galang, Kepala Desa Pisang Pala, dan masyarakat Desa Pisang Pala. Penelitian ini menggunakan indikator manajemen persampahan oleh Anih Sri Suryani yaitu
Aspek Lembaga, Aspek Pembiayaan, Aspek Hukum, Aspek Peran Serta Masyarakat dan Aspek Teknik Operasional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola sampah di Desa Pisang Pala belum berjalan dengan baik. Aspek kelembagaan, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait menyebabkan program bank sampah tidak berjalan dengan efektif.
Aspek hukum, ketiadaan peraturan desa yang mengatur pengelolaan sampah mengakibatkan pembuangan sampah ilegal di beberapa Lokasi di Desa Pisang Pala. Aspek partisipasi masyarakat, belum adanya sosialisasi program pengelolaan
sampah di Desa Pisang Pala menyebabkan minimnya pengetahuan dan partisipasi warga dalam penerapan prinsip 3R (Recycle, Reduce, Reuse). Aspek teknik operasional, masyarakat masih mengandalkan metode tradisional seperti pembakaran dalam pengelolaan sampah, dan belum mengadopsi konsep 3R secara menyeluruh.

Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara

Shargen — 2024-12-28

Pembangunan pedesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Pendapatan desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membangun infrastruktur desa. Salah satu sumberdaya luar desa adalah Alokasi Dana dari pemerintah daerah dalam wujud Alokasi Dana Desa. Alokasi dana desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Namun Alokasi Dana Desadalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara masih terdapat permasalahan seperti, adanya keterlambatan dana desa yang masuk, terdapat permasalahan terkait kepala desa yang tidak berasal dari desa itu sendiri, pemberdayaan yang dilakukan hanya pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci efektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan Pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dandokumentasi terkaitefektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan efektivitas Lubis dan Huseini yang mengemukakan bahwa terdapat tiga pendekatanefektivitas yaitu pendekatan sumber, proses, dan sasaran Hasil penelitian menunjukkan bahwaefektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara masih belum efektif. Dari segi pendekatan sumber masih belum efektif karena dana yang direalisasikan untuk pemeliharaan saluran irigasi sederhana dialihkan untuk bantuan dana covid-19, tetapi hal sumber daya manusia sudah dikatakan efektif. Pada pendekatan proses, dilihat dari segi efisiensi dalam pelayanan masih belum efektif, di mana penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk BLT tidak sesuai dengan aspek pemberdayaan menurut Friedman yaitu enabling, empowering dan protecting, tetapi dari segi sarana dan prasaranaserta kerjasama dan loyalitas kerja antara Pegawai sudah efektif. Dari segi pendekatan sasaran masih belum efektif, karena pemberdayaan yang dilakukan pemerintahan Desa Tanah Merah hanya pemeliharaan saluran irigasi sederhana atau tersier, selain itu juga pelaksanaan ADD untuk pemberdayaan dialihkan untuk BLT, kemudian BLT mengalami overlapping.

Kinerja Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (BBPVP) Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Di Kota Medan

Annisa Septia Maysarah Sinaga — 2024-12-28

Dalam 3 tahun terahkir Kota Medan menduduki peringkat dua besar yang menghasilkan pengangguran terbuka terbanyak, dengan angka 10,81 persen pada tahun 2021, 8,89 persen pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 dengan 8,67 persen (BPS Sumatera Utara). Untuk mengatasi hal ini pemerintah mendirikan Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (BPVP) berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pemberdayaan dan uji kompetensi tenaga kerja. Namun terdapat masalah mengenai tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Medan, yang mana masih kurangnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas terhadap pelatihan kerja untuk angkatan kerja di Kota Medan agar mampu mengisi permintaan pasar global, dan menciptakan lapangan kerja secara profesional dan mandiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan teori kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto, dengan indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi mengenai Link and Match Ketenagakerjaan di BBPVP Kota Medan masih belum terlaksana dengan baik, bisa dilihat dari masih sedikitnya Alumni Pelatihan BBPVP yang bekerja. Dari lima Indikator terdapat 2 indikator yang perlu di perbaiki, yaitu indikator produktivitas dan responsibilitas yang mana perlunya penambahan paket untuk tiap kejuruan dalam satu periode yang bisa di ajukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Terakhir mengenai Indikator Kualitas layanan tentang Survei Kebekerjaan bisa di tekankan kepada alumni untuk di isi, agar bisa melihat sejauh mana keberhasilan BBPVP Kota Medan dalam memberi pelatihan kepada masyarakat.

PERAN PUSKESMAS ONAN RUNGGU DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR MELALUI PROGRAM POSBINDU PTM

Eka Surya Sibatuara — 2024-12-28

Program Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan program untuk menanggulangi Penyakit Tidak Menular. Penyakit Tidak Menular penyebab kematian terbanyak di Indonesia dan akibat tinggi nya PTM berdampak buruk terhadap financial keuangan negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Onan Runggu jumlah pengidap Hipertensi, Diabetes Melitus dan Stroke masih cukup tinggi diwilayah di kecamatan Onan Runggu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Puskesmas Onan Runggu dalam Menanggulangi Penyakit Tidak Menular Melalui Program Posbindu PTM. Metode dalam penelitian adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan teori Jam Ife dan Frank Tesoriero (2008) meliputi empat indikator yaitu Peran Fasilitatif, Peran Edukasional, Peran Repsentatif dan Peran Teknis.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Onan Runggu telah menjalankan Program Posbindu PTM dengan cukup baik berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teori Jam Ife dan Frank Tesoriero. Bahwa dilihat dari peran fasilitatif masih ada nya kendala dalam penyediaan sumber daya manusia dan minat masyarakat yang masih rendah, pada peran edukasional dapat dilaksanakan dengan baik, peran representatif yang belum optimal dalam menjalin kerja sama terhadap pihak swasta, puskesmas Onan Runggu mendengar dan menerima masukan masyarakat dengan baik, dan peran teknis puskesmas Onan Runggu sudah menjalankan peran tersebut dengan cukup baik.

ANALISIS STRATEGI PROGRAM FOOD ESTATE DALAM MENCIPTAKAN KAWASAN HORTIKULTURA TERPADU PADA MASYARAKAT DESA RIA-RIA KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Nurdin Ismail — 2024-12-25

Pembangunan nasional di Indonesia melibatkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia, serta dukungan kebijakan pemerintah. Salah satu sektor kunci adalah pertanian, yang penting untuk memenuhi kebutuhan pangan yang
meningkat akibat pertumbuhan penduduk. Namun, sektor ini menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada impor pangan dan konversi lahan pertanian. Program Food Estate di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, bertujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui pertanian terintegrasi. Meskipun memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungan impor, program ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan data sekunder untuk menganalisis pelaksanaan dan dampak program Food Estate di Humbang Hasundutan. Penelitian ini menggunakan Analisis SWOT
(Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threats). Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan food estate Humbang
Hasundutab bahwa Kekuatan (Strenght) berupa, Meningkatnya produksi tanaman, Ekonomi masyarakat membaik, Pengelolaan Lahan yang tidak terpakai, Akses jalan, irigasi yang sudah sangat baik. Kelemahan (Weakness), Kualitas SDM petani, Petanu tidak familiar dengan tanaman holkutultura, dan sistem pemupukan. Peluang (Opportunity) Pasar tanaman holkultura yang luas, Dapat memperkuat ketahanan pangan, dan Tidak adanya tengkulak. Ancaman (Threats), Cuaca yang tidak bisa di prediski, Kerjasama dengan investor, dan Belum jelasnya sistem kerjasama dengan investor.

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEB DI DESA PESISIR KECAMATAN MEDANG DERAS

Bagus Dharmawan Muhammad — 2024-12-28

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transfromasi Digital Dalam Tata
Kelola Sistem Informasi Desa Berbasis Web Di Desa Pesisir Kecamatan Medang
Deras. Pemerintah desa pada dasarnya memberikan pelayanan kepada masyarakat
tak hanya dalam bentuk fisik, perkembangan teknologi dan internet membuat
website menjadi suatu kebutuhan untuk mendapatkan informasi dengan cepat, tepat
dan akurat, pemerintah desa harus beradabtasi dengan perkembangan teknologi
dalam penyediaan informasi publik, pemerintah desa harus mampu untuk
menyediakan website agar masyarakat dapat mengakses informasi milik desa
seperti pembangunan desa, profil desa dan infomasi terkait administrasi desa.
Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana transfromasi digital
yang dilakukan pemerintah desa Dalam Tata Kelola Sistem Informasi Desa
Berbasis Web Di Desa Pesisir Kecamatan Medang Deras.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
observasi, data sekunder, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutanya penelitian
ini menggunakan indikator sistem informasi manajemen yang diambil dari
beberapa pendapat ahli berupa mengumpulkan data, mengolah data, dan
mentransformasi data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa
Nenassiam, Sekretaris Desa Nenassiam, Operator Desa Nenassiam, dan
Masyarakat Desa Nenassiam.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transfromasi digital yang
dilakukan pemerintah desa dalam tata kelola sistem informasi desa berbasis web di
desa pesisir Kecamatan Medang Deras belum terjuwud dengan baik, hal ini dapat
dibuktikan berdasarkan indikator yang diambil dari pendapat ahli sistem informasi
manajemen, pemerintah belum mampu untuk melakukan transformasi data dalam
sistem informasi manajemen melalui sistem informasi Desa Nenassiam, mulai dari
sarana dan prasarana yang sebelumnya belum tersedia seperti data sosial, ekonomi,
dan kependudukan untuk melengkapi sistem informasi desa yang belum berbasis
data.

Kolaborasi Penanganan Penimbunan Sampah melalui Bank Sampah Tarhilala di Kabupaten Toba

Yosepin Simamora — 2024-12-27

Sampah menjadi tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan. Salah satu solusi adalah pendirian bank sampah, yang berperan dalam mengurangi timbunan sampah, menekan jumlah sampah ke TPA, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan tanggung jawab lingkungan. Di Kabupaten Toba, pemerintah bekerja sama dengan PT Solusi Rahayu Indonesia mendirikan Bank Sampah Tarhilala untuk mengatasi masalah sampah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kolaborasi penanganan penimbunan sampah melalui pendirian Bank Sampah Tarhilala dan faktor-faktor pendukung serta penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, Bank Sampah Tarhilala, serta lingkungan sekitar. Analisis data dilakukan menggunakan teori kolaborasi Cris Ansell dan Alison Gash dengan tiga indikator: keterlibatan stakeholder, komunikasi dan koordinasi, serta hasil kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pendirian Bank Sampah Tarhilala di Kabupaten Toba berjalan baik dalam beberapa aspek, seperti partisipasi aktif masyarakat dan dukungan pemerintah, serta komunikasi efektif antar aktor. Namun, tantangan masih ada, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, kekurangan sumber daya dalam pengelolaan sampah, dan koordinasi antar aktor yang belum optimal. Keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif, komunikasi yang baik, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah berkelanjutan.

Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara Dalam Upaya Pencegahan Narkoba Di Kota Medan

Oudry Qorisa — 2024-12-28

Fenomena penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu permasalahan sosial yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara merupakan lembaga negara non-kementerian yang memiliki kewenangan dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk narkotika. Salah satu tugas utama BNN adalah memberikan sosialisasi untuk mencegah penyalahgunaan narkotika melalui berbagai program dan kegiatan. Untuk itu, BNN menjalankan dua pendekatan utama dalam pencegahan narkotika, yaitu Demand Reduction dan Supply Reduction, yang bertujuan untuk memutus mata rantai pengguna narkotika serta peredaran narkotika itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, studi kepustakaan, serta analisis dokumen. Penelitian ini dilakukan di BNNP Sumatera Utara, dengan informan yang terdiri dari Koordinator Pencegahan, staf pencegahan, Kepala Kelurahan Medan Polonia, Kepala Lingkungan Medan Polonia, masyarakat, serta residen dari BNNP Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BNNP Sumatera Utara dalam pencegahan narkotika di Kota Medan dapat dilihat melalui beberapa indikator. Dari segi produktivitas, meskipun BNN masih kekurangan sumber daya manusia yang memadai, mereka tetap aktif sebagai narasumber utama dalam kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan. Program seperti Skrining Intervensi Lapangan (SIL) menunjukkan kualitas layanan yang baik, membantu korban ketergantungan narkotika untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Responsivitas BNNP Sumatera Utara juga cukup cepat, menanggapi laporan masyarakat dengan segera. Meskipun demikian, akuntabilitas terkait pelaksanaan program pencegahan sudah cukup baik, meskipun akses informasi dan pelaporan program masih terbatas. Beberapa hambatan yang dihadapi BNNP Sumatera Utara antara lain adalah kurangnya tenaga penyuluh dan penyidik, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, serta minimnya dukungan dari masyarakat dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pencegahan narkotika.

Koordinasi PT Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero dan Kepolisian Resort Lhokseumawe Dalam Pengamanan Aset Perusahaan

Sayed Nazri Akbar — 2024-12-27

Kertas Kraft Aceh (KKA) yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2007 masih memiliki karyawan yang bekerja untuk merawat dan menjaga aset-aset perusahaan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun yang menjadi masalah adalah tingkat keamanan PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) masih kurang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat keamanan PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) dilakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menjaga keamanan perusahaan serta masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi dan kendala PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero dan Kepolisian Resort Lhokseumawe dalam Pengamanan Aset Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana lokasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu di PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini menggunakan teknik purpossive sampling dalam menentukan informan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber data dan pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori Hasibuan yang mengemukakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dapat dilihat melalui kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses koordinasi yang dilakukan antara PT KKA dan Kepolisian Resor Lhokseumawe terjadi ketidaksadaran dalam bekerja, kurang komunikasi, masih terdapat kesenjangan yang terjadi dilapangan oleh kedua instansi tersebut yang disebabkan karena masih kurangnya pembagian kerja yang dilakukan oleh kepala bagian dan kedisiplinan yang perlu ditingkatkan. Juga ditemukan bahwa tidak adanya sebuah lembaga yang mengawasi koordinasi antara kedua belah pihak dari instansi terkait. Serta tidak adanya koordinator yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan. Diharapkan PT KKA harus lebih memperhatikan kesatuan tindakan terkait dengan kesadaran bagi anggota instansi, komunikasi yang lebih intens, pembagian kerja yang lebih deatil serta kedisiplinan yang lebih tegas sehingga terciptanya lingkungan kerja yang baik.