SAJJANA: Public Administration Review

ANALISIS STRATEGI PROGRAM FOOD ESTATE DALAM MENCIPTAKAN KAWASAN HORTIKULTURA TERPADU PADA MASYARAKAT DESA RIA-RIA KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Nurdin Ismail — Wed, 25 Dec 2024 00:00:00 +0700

Pembangunan nasional di Indonesia melibatkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia, serta dukungan kebijakan pemerintah. Salah satu sektor kunci adalah pertanian, yang penting untuk memenuhi kebutuhan pangan yang
meningkat akibat pertumbuhan penduduk. Namun, sektor ini menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada impor pangan dan konversi lahan pertanian. Program Food Estate di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, bertujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui pertanian terintegrasi. Meskipun memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungan impor, program ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan data sekunder untuk menganalisis pelaksanaan dan dampak program Food Estate di Humbang Hasundutan. Penelitian ini menggunakan Analisis SWOT
(Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threats). Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan food estate Humbang
Hasundutab bahwa Kekuatan (Strenght) berupa, Meningkatnya produksi tanaman, Ekonomi masyarakat membaik, Pengelolaan Lahan yang tidak terpakai, Akses jalan, irigasi yang sudah sangat baik. Kelemahan (Weakness), Kualitas SDM petani, Petanu tidak familiar dengan tanaman holkutultura, dan sistem pemupukan. Peluang (Opportunity) Pasar tanaman holkultura yang luas, Dapat memperkuat ketahanan pangan, dan Tidak adanya tengkulak. Ancaman (Threats), Cuaca yang tidak bisa di prediski, Kerjasama dengan investor, dan Belum jelasnya sistem kerjasama dengan investor.

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEB DI DESA PESISIR KECAMATAN MEDANG DERAS

Bagus Dharmawan Muhammad — Sat, 28 Dec 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transfromasi Digital Dalam Tata
Kelola Sistem Informasi Desa Berbasis Web Di Desa Pesisir Kecamatan Medang
Deras. Pemerintah desa pada dasarnya memberikan pelayanan kepada masyarakat
tak hanya dalam bentuk fisik, perkembangan teknologi dan internet membuat
website menjadi suatu kebutuhan untuk mendapatkan informasi dengan cepat, tepat
dan akurat, pemerintah desa harus beradabtasi dengan perkembangan teknologi
dalam penyediaan informasi publik, pemerintah desa harus mampu untuk
menyediakan website agar masyarakat dapat mengakses informasi milik desa
seperti pembangunan desa, profil desa dan infomasi terkait administrasi desa.
Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana transfromasi digital
yang dilakukan pemerintah desa Dalam Tata Kelola Sistem Informasi Desa
Berbasis Web Di Desa Pesisir Kecamatan Medang Deras.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
observasi, data sekunder, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutanya penelitian
ini menggunakan indikator sistem informasi manajemen yang diambil dari
beberapa pendapat ahli berupa mengumpulkan data, mengolah data, dan
mentransformasi data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa
Nenassiam, Sekretaris Desa Nenassiam, Operator Desa Nenassiam, dan
Masyarakat Desa Nenassiam.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transfromasi digital yang
dilakukan pemerintah desa dalam tata kelola sistem informasi desa berbasis web di
desa pesisir Kecamatan Medang Deras belum terjuwud dengan baik, hal ini dapat
dibuktikan berdasarkan indikator yang diambil dari pendapat ahli sistem informasi
manajemen, pemerintah belum mampu untuk melakukan transformasi data dalam
sistem informasi manajemen melalui sistem informasi Desa Nenassiam, mulai dari
sarana dan prasarana yang sebelumnya belum tersedia seperti data sosial, ekonomi,
dan kependudukan untuk melengkapi sistem informasi desa yang belum berbasis
data.

Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran

Niza Elvira Siregar — Fri, 27 Dec 2024 00:00:00 +0700

Pemerintah pusat membuat kebijakan mengenai perpajakan yang merupakan pedoman atau prinsip yang digunakan untuk pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai kebijakan pajak penghasilan Wajib Pajak Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran masih kurang dalam hal pengetahuan dan kesadaran atas kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan secara rinci mengenai implementasi kebijakan pajak penghasilan atas Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Kebijakan pajak penghasilan atas Wajib Pajak UMKM dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implmentasi kebijakan publik menurut Donald S.Van Meter dan Carl E.Van Horn yang mempengaruhi kenerja implementasi, yaitu: 1) Standar dan Sasaran Kebijakan, 2) Komunikasi Antar Organisasi, 3) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan pajak penghasilan untuk UMKM di KPP Pratama Kisaran belum maksimal, terbukti dari menurunnya rasio kepatuhan Wajib Pajak menjadi 73,66% pada 2023 meskipun jumlah Wajib Pajak meningkat. Penurunan ini menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak UMKM negatif sebesar -4,16%. Terbatasnya sosialisasi menghambat pemahaman dan kepatuhan, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi yang membuat pajak dipandang sebagai beban. Dengan kontribusi pajak UMKM hanya sekitar 1% pada 2023, diperlukan upaya edukasi, insentif, dan komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan.

Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Berbasis Go Digital Di Kota Medan

Putri Mazia Salsabilla Lubis — Sat, 28 Dec 2024 00:00:00 +0700

Strategi merupakan suatu proses untuk menentukan sasaran dan tujuan dari suatu organisasi serta tindakan yang diperlukan untuk mencapai masa depan dengan menggunakan alokasi sumber-sumber daya yang perlukan. Strategi pemberdayaan yang diterapkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan masih kurang efektif, terutama dalam aspek pelatihan berbasis digital, bantuan peralatan produksi yang memadai, dan akses ke pasar digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan usaha mikro berbasis digital (Go Digital) di Kota Medan. Latar belakang penelitian ini berawal dari fenomena kemiskinan yang masih menjadi masalah besar di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di masa pandemi COVID-19, di mana banyak UMKM terdampak secara negative. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dalam pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Berbasis Go Digital di Kota Medan. Data yang diperoleh dilakukan dengan di analisis secara kualitatif dengan mengecek keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik/metode. Penelitian ini menggunakan teori Friedmann tentang tiga dimensi pemberdayaan: menciptakan iklim atau suasana (enabling), memperkuat potensi (empowering), dan melindungi pemberdayaan (protecting). Melalui penelitian ini diketahui bahwa pada dimensi enabling Pada Dinas UMKM melakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mikro berbasis digital, namun pelatihan ini tidak dilakukan secara rutin dan kurangnya monitoring lanjutan. Dimensi empowering, Dinas UMKM memberikan bantuan peralatan produksi, namun peralatan yang diberikan masih versi lama dan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembukaan akses terhadap peluang pasar melalui pameran dan e-commerce juga masih terbatas dan tidak merata di kalangan pelaku UMKM. Pada dimensi protecting, ditemukan bahwa belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam program pemberdayaan seperti SAKA SANWIRA, sehingga terjadi ketimpangan dalam partisipasi pelaku UMKM.Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan strategi pemberdayaan, seperti pelatihan berbasis digital yang rutin dan terstruktur, bantuan peralatan produksi yang modern dan memadai, serta akses pasar yang lebih merata melalui e-commerce dan pameran. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian UMKM di Kota Medan.

Koordinasi PT Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero dan Kepolisian Resort Lhokseumawe Dalam Pengamana Aset Perusahaan

Sayed Nazri Akbar — Fri, 27 Dec 2024 00:00:00 +0700

Kertas Kraft Aceh (KKA) yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2007 masih memiliki karyawan yang bekerja untuk merawat dan menjaga aset-aset perusahaan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun yang menjadi masalah adalah tingkat keamanan PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) masih kurang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat keamanan PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) dilakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menjaga keamanan perusahaan serta masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi dan kendala PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero dan Kepolisian Resort Lhokseumawe dalam Pengamanan Aset Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana lokasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu di PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini menggunakan teknik purpossive sampling dalam menentukan informan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber data dan pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori Hasibuan yang mengemukakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dapat dilihat melalui kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses koordinasi yang dilakukan antara PT KKA dan Kepolisian Resor Lhokseumawe terjadi ketidaksadaran dalam bekerja, kurang komunikasi, masih terdapat kesenjangan yang terjadi dilapangan oleh kedua instansi tersebut yang disebabkan karena masih kurangnya pembagian kerja yang dilakukan oleh kepala bagian dan kedisiplinan yang perlu ditingkatkan. Juga ditemukan bahwa tidak adanya sebuah lembaga yang mengawasi koordinasi antara kedua belah pihak dari instansi terkait. Serta tidak adanya koordinator yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan. Diharapkan PT KKA harus lebih memperhatikan kesatuan tindakan terkait dengan kesadaran bagi anggota instansi, komunikasi yang lebih intens, pembagian kerja yang lebih deatil serta kedisiplinan yang lebih tegas sehingga terciptanya lingkungan kerja yang baik.

TATA KELOLA SAMPAH DI DESA PISANG PALA, KECAMATAN GALANG, KABUPATEN DELI SERDANG

Putri Nurhaliza Sitorus — Fri, 27 Dec 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih banyak terdapat permasalahan terkait tata kelola sampah di Desa Pisang Pala seperti yang meliputi beberapa masalah utama seperti tidak aktifnya bank sampah, kurangnya pengawasan dari pemerintah desa, keterbatasan sarana dan prasarana, tidak terdapatnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS), serta minimnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah dab masih belum optimalnya pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) di Desa Pisang Pala, sehingga diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sub Bidang Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Kasi Kebersihan Kecamatan Galang, Kepala Desa Pisang Pala, dan masyarakat Desa Pisang Pala. Penelitian ini menggunakan indikator manajemen persampahan oleh Anih Sri Suryani yaitu
Aspek Lembaga, Aspek Pembiayaan, Aspek Hukum, Aspek Peran Serta Masyarakat dan Aspek Teknik Operasional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola sampah di Desa Pisang Pala belum berjalan dengan baik. Aspek kelembagaan, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait menyebabkan program bank sampah tidak berjalan dengan efektif.
Aspek hukum, ketiadaan peraturan desa yang mengatur pengelolaan sampah mengakibatkan pembuangan sampah ilegal di beberapa Lokasi di Desa Pisang Pala. Aspek partisipasi masyarakat, belum adanya sosialisasi program pengelolaan
sampah di Desa Pisang Pala menyebabkan minimnya pengetahuan dan partisipasi warga dalam penerapan prinsip 3R (Recycle, Reduce, Reuse). Aspek teknik operasional, masyarakat masih mengandalkan metode tradisional seperti pembakaran dalam pengelolaan sampah, dan belum mengadopsi konsep 3R secara menyeluruh.

Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara

Shargen — Sat, 28 Dec 2024 00:00:00 +0700

Pembangunan pedesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Pendapatan desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membangun infrastruktur desa. Salah satu sumberdaya luar desa adalah Alokasi Dana dari pemerintah daerah dalam wujud Alokasi Dana Desa. Alokasi dana desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Namun Alokasi Dana Desadalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara masih terdapat permasalahan seperti, adanya keterlambatan dana desa yang masuk, terdapat permasalahan terkait kepala desa yang tidak berasal dari desa itu sendiri, pemberdayaan yang dilakukan hanya pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci efektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan Pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dandokumentasi terkaitefektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan efektivitas Lubis dan Huseini yang mengemukakan bahwa terdapat tiga pendekatanefektivitas yaitu pendekatan sumber, proses, dan sasaran Hasil penelitian menunjukkan bahwaefektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara masih belum efektif. Dari segi pendekatan sumber masih belum efektif karena dana yang direalisasikan untuk pemeliharaan saluran irigasi sederhana dialihkan untuk bantuan dana covid-19, tetapi hal sumber daya manusia sudah dikatakan efektif. Pada pendekatan proses, dilihat dari segi efisiensi dalam pelayanan masih belum efektif, di mana penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk BLT tidak sesuai dengan aspek pemberdayaan menurut Friedman yaitu enabling, empowering dan protecting, tetapi dari segi sarana dan prasaranaserta kerjasama dan loyalitas kerja antara Pegawai sudah efektif. Dari segi pendekatan sasaran masih belum efektif, karena pemberdayaan yang dilakukan pemerintahan Desa Tanah Merah hanya pemeliharaan saluran irigasi sederhana atau tersier, selain itu juga pelaksanaan ADD untuk pemberdayaan dialihkan untuk BLT, kemudian BLT mengalami overlapping.