Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Kredit Macet Pada Bank Bumn Menurut UU Tipikor

Authors

  • Putra R Siregar Cabjari Deli Serdang di Labuhan Deli
  • Prof. Madiasa Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
  • Dr. Mirza Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
  • Dr. Mahmul Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11874

Keywords:

investigation;, corruption;, bad credit;, state-owned banks

Abstract

One element of corruption offenses is the unlawful action that harms the state's finance or economy. In the context of state-owned banks, there are still two different opinions about the source of finance, whether it belongs to state finance or limited liability company (PT) finance. Due to this ambiguity, anti-corruption investigators should understand this issue before investigating state-owned banks with a limited liability company structure. The research was conducted at the North Sumatra High Prosecutor's Office because it is currently investigating alleged corruption crimes related to non-performing loans worth IDR 39.5 billion at Bank BTN Medan Branch. The research aims to investigate: first, the regulation of corruption investigation related to non-performing loans cases in state-owned banks, which are related to the lex specialis derogat legi generalis principle; and second, the investigation of corruption crimes related to non-performing loans cases in state-owned banks by the North Sumatra High Prosecutor's Office. This research used a descriptive-analytical normative legal research method with a legislative approach. The data were collected through secondary sources and field studies at the North Sumatra High Prosecutor's Office. The data were analyzed using a qualitative data analysis method. The research findings show that based on the lex specialis systematische principle, the Banking Law should be applied to banking cases resulting in non-performing loans. The North Sumatra High Prosecutor's Office conducts corruption investigations by collecting evidence to be used as valid evidence, and when the suspect is found, the evidence will be used to prove the case. It is recommended that law enforcement officers, especially the prosecutors and judges who apply the law to the cases, should apply the Banking Law to non-performing loan cases. If there is an unlawful action found in the provision of credit facilities, it should be investigated as a corruption case.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antaranews.com, “BTN Hormati Proses hukum di Kejaksaan Tinggi Sumut”, https://www.antaranews.com/berita/2207978/btn-hormati-proses-hukum-di-kejaksaan-tinggi-sumut, diakses Selasa, 10 Mei 2022.

Bisnis.com, “Kabar Baik! Kredit Macet Bank BUMN Tak Langsung Masuk Korupsi”, https://kabar24.bisnis.com/read/20220324/16/1514610/kabar-baik-kredit-macet-bank-bumn-tak-langsung-masuk-korupsi, diakses Selasa, 10 Mei 2022.

Diskusi Forum Wartawan Hukum (Forwakum) bertajuk “Kredit Macet, Korupsi atau Bukan?”, https://www.beritasatu.com/nasional/285854/kasus-kredit-macet-tidak-selalu-harus-dibawa-ke-ranah-pidana, dilaksanakan di Jakarta, 25 Juni 2015.

Badrulzaman, Mariam Darus., Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Alumni, 1998.

Bahsan, M., Hukum dan Ketentraman Perbankan di Indonesia, Jakarta: Grafiti, 2003.

Hamzah, Andi., Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Hariyani, Iswi., Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Ebook: Elex Media Komputindo, 2013.

Hamin, Mohammad Wisno., “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank”, Jurnal Lex Crimen Vol. VI.1, Jan-Feb (2017).

Ifrani, “Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Perbankan”, Jurnal Konstitusi Vol. 8.6, Desember (2011), hlm. 993-1018.

KUH.Perdata.

KUHAP.

Keputusan No. WKMA/Yud/20/VII/2006, tertanggal 16 Agustus 2006, tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Lbn. Toruan, Henry Donald., “Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi (Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol. 16, (1), Maret (2016), hlm. 41-60.

Meher, Montayana., “Perlindungan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan”, Disertasi, Program Studi (S3) Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nota Kesepahaman No. SPJ-97/01-55/03/2017, No. KEP-097/A/JA/03/2017, dan No. B/27/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017 oleh dan antara Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Kejaksaan RI, dan Polri.

Peraturan Jaksa Agung RI No. PERJA-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Perja-039/A/Ja/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Peraturan Jaksa Agung RI No. PERJA-039/A/Ja/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Rahman, Hasanuddin., Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia: Panduan Dasar Legal Officer, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Rukmono, Bambang Sugeng., Kesaksian Pejabat Bank: Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankdan dan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan, Cet. ke-1, Jakarta: Metaphor, 2018.

Rajagukguk, Erman., “Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara”, Makalah disampaikan pada Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) RI di Jakarta, pada tanggal 26 Juli 2006.

Rumahorbo, Sahat Josep., “Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Antara Perkara Tindak Pidana Perbankan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst)”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

Saputri, Ismu Rahayu., dkk., “Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal”, Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4.1, Desember (2021), hlm. 73-78.

Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS, 2005.

Sjahdeini, Sutan Remy., Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: IBI, 1993.

Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri., Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.

Surakhmad, Wiranto., Dasar dan Teknik Research, Bandung: Transito, 1978.

Sutopo, H.B., Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.

Sumatra.Bisnis.com, “Awal 2021, Kredit Macet Perbankan Sumut Berkurang”, https://sumatra.bisnis.com/read/20210308/534/1365189/awal-2021-kredit-macet-perbankan-sumut-berkurang, diakses Selasa, 10 Mei 2022.

Tempo.co, “Bank BTN Jelaskan Kasus Dugaan Korupsi Kredit Rp. 39,5 Miliar di Medan”, https://bisnis.tempo.co/read/1530703/bank-btn-jelaskan-kasus-dugaan-korupsi-kredit-rp-395-miliar-di-medan?page_num=2, diakses Senin, 28 November 2022.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Zega, Kevin D., Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Administrasi Negara, Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia MaPPI FHUI, 2020.

Published

2023-05-31

Issue

Section

vol 2 no 1 mei 2023