Pembaharuan Hukum Manifestasi Mekanisme Perampasan Asset Terhadap Jaminan Keadilan Hak Asasi Manusia (Telaah Data Intelijen Sebagai Alat Bukti)

Abstract

Penelitian mengenai konsep perampasan aset melalui NCB Asset Forfeiture telah banyak dilakukan, akan tetapi mengenai langkah kritis kekuatan pembuktiannya masih menyisakan permasalahan. Poin inilah yang selanjutnya menjadi isu hukum yang dibahas ketika data intelijen dari PPATK yang notabene FIU dimanfaatkan untuk mengotimasi penerapan NCB Asset Forfeiture. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkenaan dengan data intelijen yang selanjutnya analisis dengan teknik analisis premis minor dan premis mayor. Hasil penelitian menunjukan bahwa laporan PPATK yang merupakan data intelijen yang bersifat rahasia dan tertutup yang perolehan datanya dilakukan secara undercover masih memerlukan penguatan dalam ketentuan KUHAP yang baru. Kemudian data intelijen demikian potensial dianggap sebagai unlawfull legal evidence yang tidak memenuhi pembuktian yang relevant, admissible, exclusionary rules, dan weight of the evidence.