Penegakan Hukum Ketenagakerjaan terhadap Praktik Penundaan dan Pencicilan Upah Pekerja

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum ketenagakerjaan terhadap praktik penundaan dan pencicilan upah pekerja di Indonesia dengan menelaah pengaturan normatif mengenai kewajiban pembayaran upah, ketentuan sanksi, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Permasalahan utama terletak pada adanya kesenjangan antara norma hukum yang mewajibkan pembayaran upah secara tepat waktu dan praktik yang masih menunjukkan terjadinya pelanggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap konstruksi hukum positif yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan hubungan industrial, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan doktrin, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung konseptual. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi dan interpretasi sistematis dengan menggunakan kerangka teori efektivitas hukum dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka regulasi telah mengatur kewajiban pembayaran upah dan sanksi atas pelanggaran secara tegas. Namun demikian, terdapat potensi ketidakkonsistenan dalam pengaturan dan kelemahan dalam perumusan norma yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, penguatan harmonisasi peraturan dan penegasan norma sanksi menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum serta mewujudkan perlindungan hak pekerja yang berkeadilan dalam hubungan industrial.