Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Denda Administratif Secara Tanggung Renteng dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Putusan KPPU No. 2/KPPU-L/2007)
DOI:
https://doi.org/10.32734/rslr.v5i1.25157Keywords:
Denda Administratif, KPPU, Persaingan Usaha, Persekongkolan Tender, Tanggung RentengAbstract
KPPU pernah menjatuhkan sanksi denda administratif secara tanggung renteng kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender, salah satunya dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007 terkait pengadaan peralatan gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan persekongkolan tender, ketentuan sanksi denda administratif, serta menganalisis penerapan denda tanggung renteng dalam putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan persekongkolan tender telah diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 beserta pedoman pelaksanaannya, yaitu Peraturan Ketua KPPU No. 3 Tahun 2023. Namun pengaturan tersebut tidak memuat ketentuan mengenai penerapan sanksi denda secara tanggung renteng. Selain itu, ketentuan denda administratif telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 serta diatur lebih lanjut dalam PP No. 44 Tahun 2021 dan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021. Namun ketentuan denda tersebut belum mengatur pembebanan denda secara tanggung renteng. Berdasarkan analisis terhadap Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007, unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi dan adanya penjatuhan denda secara tanggung renteng menunjukkan bahwa persekongkolan tender merupakan pelanggaran yang bersifat kolektif. Akan tetapi, tidak ada pedoman yang mengatur penjatuhan denda tanggung renteng ketika Majelis Komisi memutuskannya dalam putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007.
Downloads
References
Artharini, N. F. (2022). Perlindungan Bagi UMKM terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2(3), 1405.
Jaelani, Y.S. dan Dzuwanus G.M., (2024). Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Lamongan Tahun 2023, Journal of Politic and Government Studies, 13(3). 4.
Kurniawan, W., (2023). Hukum Perikatan: Dalam Tradisi Sistem Hukum Civil, Jakarta: Kencana
Kurniawati, R.D., Zuraidah, dan Yeni N., (2025). ”Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi dalam KUHP Baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Perbandingannya dengan Konsep Ganti Rugi dalam KUHPerdata”, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol. 23.
Muhammad, A, (1999). Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Nugroho, S.A. (2012). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Jakarta: Kencana
Usman, R., (2013). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
Admin LPKN, (2025). Pengadaan Indonesia, Pengadaan Barang dan Jasa: Apa itu dan Mengapa Penting?.https://pengadaan.or.id/2025/02/21/pengadaan-barang-dan-jasa-apa-itu-dan-mengapa-penting/
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka 8.
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 36.
Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Kamelia Tamara Mstondang Matondang, Robert, Ningrum Natasya Sirait
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
