Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, dan Resolusi

Abstract

Hak ulayat masyarakat adat di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan hukum. Meskipun pengakuan hak ulayat tercantum dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, dan Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masalah terkait pengakuan hukum dan penguasaan tanah adat masih sering memunculkan konflik. Sengketa hak ulayat ini muncul dalam berbagai bentuk, termasuk klaim tumpang tindih antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan, serta pengalihan tanah secara ilegal. Konflik juga sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan batas tanah ulayat dan konflik internal dalam masyarakat adat. Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah adat dan peraturan yang lebih inklusif diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Kasus Sorbatua Siallagan menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang mengutamakan penyelesaian secara perdata dan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa hak ulayat, yang bukan hanya melibatkan aspek pidana, tetapi juga hak-hak sosial dan budaya masyarakat adat. Pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum adat dan pendekatan yang lebih adil dapat menjadi solusi untuk memperbaiki perlindungan hak ulayat di Indonesia.