Hak dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing Pasca-PHK: Komparasi Pemikiran Hukum Indonesia dan Filipina Berdasarkan Putusan Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Rights and Legal Protection for Foreign Workers Following Layoffs: A Comparison of Indonesian and Philippine Legal Perspectives Based on Decision No. 347 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Authors

  • Dinda Adistya Nugraha Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
  • Reynaldi Susilo RSPPN Panglima Besar Jenderal Soedirman, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
  • Mohammad Ghuffran Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

DOI:

https://doi.org/10.32734/nlr-jolci.v5i2.25506

Keywords:

Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing, Pemutusan Hubungan Kerja

Abstract

Meningkatnya arus globalisasi dan investasi mendorong keterlibatan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam perekonomian nasional. Namun, kondisi ini menimbulkan kompleksitas hukum, khususnya terkait perlindungan hukum dan pemenuhan hak TKA saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi TKA yang mengalami PHK di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2020 serta membandingkannya dengan sistem hukum ketenagakerjaan di Filipina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara rejim hukum Indonesia dan Filipina. Di Indonesia, TKA hanya dapat diikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga tidak berhak atas uang pesangon, namun berhak atas ganti rugi sisa masa kontrak yang disesuaikan dengan batas waktu izin kerja (IMTA/RPTKA). Sementara di Filipina, di bawah Labor Code of the Philippines (Presidential Decree No. 442), TKA memperoleh jaminan security of tenure dan berhak atas separation pay atau pemulihan kerja (reinstatement) beserta upah penuh jika PHK dilakukan secara tidak sah. Implikasi Putusan No. 347 K/Pdt.Sus-PHI/2020 mempertegas pentingnya asas kepastian hukum dan proporsionalitas, di mana besaran kompensasi ganti rugi TKA diukur berdasarkan legalitas sisa masa izin kerja yang berlaku. Perbandingan ini dapat menjadi acuan bagi reformasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia agar memberikan kepastian hukum yang selaras dengan standar internasional

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agusmidah, A. (2018). Hak Ekonomi Perempuan: Pekerja Rumahan dalam Jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA), 1(1), 001–007. https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.133

Apriawal, J. (2022). Resiliensi Pada Karyawan Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (phk). Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan (SIKONTAN), 1(1), 27–38. https://doi.org/10.47353/sikontan.v1i1.330

Disnakermobduk Aceh. (2023). Panduan Lengkap dan Praktis Izin Tenaga Kerja Asing (TKA) [Official Website]. Disnakermobduk Aceh. https://disnakermobduk.acehprov.go.id/halaman/panduan-lengkap-dan-praktis-izin-tenaga-kerja-asing-tka

Disnakertrans NTB. (2023). Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perlu Dilakukan Dengan Cermat & Selektif. [Official News Website]. Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat. https://disnakertrans.ntbprov.go.id/penggunaan-tenaga-kerja-asing-perlu-dilakukan-dengan-cermat-selektif/

Djazuli, R. F. (2021). Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 15(1), 1–18. https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.10434

Fithri, F. S. (2021). Perubahan Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Indonesia Law Reform Journal, 1(3), 417–425. https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18339

Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 158–173.

Kuriawan, C. P. (2018). Pemegang Hak Tenaga Kerja Asing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(1), 30–36.

Mamesah, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing (tka) Ilegal Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Lex Privatum, 13(4), 1–12.

Mashari, M., & Sanusi, S. (2024). Penggunaan Tenaga Kerja Asing Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dibidang Alih Teknologi Di Indonesia. Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 22(1), 27. https://doi.org/10.56444/hdm.v22i1.4908

Nurgraha, T. A. (2018). Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Tenaga Kerja Asing Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (studi Kasus Putusan No. 595 K/Pdt.sus/2010). Selisik: Jurnal Hukum Dan Bisnis, 4(2), 62–77.

Prayogo, T. A., Humiati, & Istijab. (2022). Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Pasuruan. Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum, 4(1), 1–15.

Pui, V. A. (2020). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Asing Melalui Mediasi (Studi Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam). Wajah Hukum, 4(2), 445. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.201

Puspitasari, Y. A., Berlianny, N., Sari, M., Yanti, P., & Hidayat, M. F. (2024). Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kawasan Ekonomi Khusus. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 3(2), 105–112. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3724

Rahmatika, N., & Annazah, N. S. (2020). Alih Pengetahuan Dan Teknologi Melalui Kegiatan Pendampingan Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Yogyakarta). Jurnal Ketenagakerjaan, 15(1). https://doi.org/10.47198/naker.v15i1.64

Ramadhan, M. H. (2022). Analisa Hukum Terhadap Implikasi Kewajiban Kepemilikan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing) dan Dahsuskim (Kemudahan Khusus Keimigrasian) Untuk Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Laut Indonesia; Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 317/Pid.Sus/2018/Pn Amb. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(2), 2466–2476. https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3150

Rismawati, E., Karjoko, L., & Handayani, I. G. A. K. R. (2023). Pengaturan Tenaga Kerja Asing Sebagai Instrumen Alih Teknologi dan Pengetahuan Pasca Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. PLEDOI: Jurnal Hukum dan Keadilan, 2(1), 101–109.

Rosidin, U. (2021). Pengaturan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Retribusi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(3), 461. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.762

Sinaga, N. A. (2014). Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan Phk. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5(1), 21–33. https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.100

Sudharma, K. J. A., & Irawan, A. A. S. (2021). Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing Pada Pt. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 3(1), 83–104. https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1855

Sudjudiman, H., & Najicha, F. U. (2020). Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) di Indonesia dan Singapura: Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura. UIR Law Review, 4(2), 40–50. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).6767

Taufik, L. M. L., Asikin, Z., & Djumardin. (2024). Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021. Jurnal Education and Development, 12(2), 455–461.

T.M., E. P., Moh. Nur, N., Sucipto, D., Harianto, A., & Setiawan, R. (2024). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Banggai. Jurnal Yustisiabel, 8(1), 89–104. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i1.3210

Umboh, K. Y., Anis, F. H., & Kereh, O. A. (2023). Kajian Yuridis Penanaman Modal Asing Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 9(3), 408–418. https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.283

Wulandari, I. A. (2024). Analisis Pelayanan Perpanjangan Izin Dalam Rangka Meningkatkan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (imta) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Jurnal Widya Publika, 12(1), 55–67. https://doi.org/10.70358/widyapublika.v12i1.1208

Zulfikar, M. N., Basri, B., Maulana, J., & Muharrir, M. (2023). Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing (Tka) di Indonesia (Ditinjau dari Aspek Regulasi dan Kebijakannya). Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 7(1), 38. https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.6958

Zuliana, A., & Triadi, I. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara Pada Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Perspektif Undang—Undang Cipta Kerja. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 2(1), 44–58.

Downloads

Published

2026-11-15

How to Cite

Nugraha, D. A., Susilo, R., & Ghuffran, M. (2026). Hak dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing Pasca-PHK: Komparasi Pemikiran Hukum Indonesia dan Filipina Berdasarkan Putusan Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2020: Rights and Legal Protection for Foreign Workers Following Layoffs: A Comparison of Indonesian and Philippine Legal Perspectives Based on Decision No. 347 K/Pdt.Sus-PHI/2020. Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 5(2), 125–134. https://doi.org/10.32734/nlr-jolci.v5i2.25506