Analisis Kebijakan Luar Negeri: Studi Kasus Kebijakan Operation Sovereign Borders Australia tahun 2013

Abstract

Tiap negara tentu memiliki hak otonomi dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, sesuai dengan kepentingan nasionalnya, tak terkecuali kebijakan yang terkait dengan migrasi internasional. Australia di tahun 2013 mencanangkan Operation Sovereign Borders (OSB) yang menghentikan kedatangan para irregular migrant, termasuk para pencari suaka. Kebijakan ini banyak disoroti karena dianggap melanggar prinsip non-refoulement Konvensi 1951 dan Protokol 1968, kebijakan ini juga dinilai melanggar kedaulatan perairan negara- negara tetangga sebab Australia mengembalikan lagi kapal ke perairan internasional. Pada penelitian ini, penulis menganalisis alasan dari diresmikannya kebijakan OSB oleh Australia. Penulis menggunakan konsep persepsi ancaman sebagai landasan dalam menganalisis persepsi Australia terhadap pencari suaka, serta konsep rational choice dengan variabel- variabel yang dapat menjawab alasan Australia meresmikan kebijakan ini. Hipotesis dari penelitian ini adalah Australia meresmikan OSB berdasarkan persepsinya terhadap para pencari suaka, yang dianggap dapat menjadi ancaman tersendiri di negaranya. Adapun, kebijakan OSB dianggap merupakan solusi paling rasional dalam menangani rombongan perahu yang memasuki perairan Australia.