Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Bukti Elektronik: Antara Eksistensi, Hambatan Penggunaan, dan Urgensi Pengaturannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Keywords:
Electronic Evidence , Renewal, Criminal Procedure CodeAbstract
The rapid development of technology has resulted in the Criminal Procedure Code (KUHAP) not being able to accommodate criminal acts related to technology. In response to these conditions, the government issued Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which introduced electronic evidence as legal evidence. This recognition is also found in other special laws. However, scattered confessions have created uncertainty regarding the legal position of electronic evidence in the criminal justice system. As a result, the use of electronic evidence is less than optimal in the process of proving and resolving criminal cases. The purpose of this paper is to analyze the existence of electronic evidence as a valid form of evidence in Indonesia, then to identify obstacles to the use of electronic evidence in criminal justice in Indonesia and examine the urgency of regulating electronic evidence as a criminal law policy in criminal justice in Indonesia. The research method in this journal is normative legal research with a statutory regulation approach, comparative approach, case approach and historical approach.. The author uses secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out through literature study, then analyzed qualitatively. This research examines the position of electronic evidence in various special laws and its application in court decisions, then identifies obstacles related to procedures, understanding of law enforcement officials, and limited infrastructure, as well as explaining the urgency of ratifying the draft criminal procedure code (RKUHAP) to strengthen the legal basis for electronic evidence. The results of this research show that electronic evidence needs to be regulated in Indonesian criminal procedural law through updating the Criminal Procedure Code in order to provide legal certainty and facilitate the use of electronic evidence in Indonesian criminal procedural law.
Downloads
References
Ahmad Rayhan. “Evektifitas Hukum Sistem Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Ranah Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2024).
Altansa, Fadlil, and Diding Rahmat. “Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan 2, no. 1 (2024).
Army, Eddy, Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Anggaeni, Dinda Restya, and Marsha Salsabila. “Analisis Yuridis Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia.” Media Hukum Indonesia (MHI) 2, no. 2 (2024).
Armia, Muhammad Siddiq. Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia [LKKI], 2022.
Asih, Mochamad Moro. “Penggunaan Bukti Forensik Dalam Persidangan Krimal: Tantangan Dan Implikasi Hukum.” Jurnal Hukum Ius Publicum 5, no. 2 (2024).
Asril. Analisis Kesenjangan Pengaturan Tentang Perolehan, Pemeriksaan Dan Pengelolaan Bukti Elektronik (Electronic Evidence). Kemitraan, 2019.
Awaka, M Qahar and et al. “Pemanfaatan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila Melalui Media Sosial Faceook Di Wilayah Hukum Polda Kalbar.” Jurnal Hukum Sehasen 9, no. 2 (2023).
Budiman, Adhigama A. and et al. Mengatur Ulang Kebijakan Pidana Di Ruang Siber. Institute for Criminal Justice Reform, 2021.
Daeng, Yusuf and et al. “Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur 2, no. 2 (2024).
Dio Frananda. “Strategi Penyidik Mengatasi Kendala Dalam Mengumpulkan Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik.” Unes Jurnal of Swara Justisia 5, no. 3 (2021).
Felen, and Nabila Fitria A. “Urgensi Pembaharuan Acara Hukum Pidana Terkait Alat Bukti Elektronik Dalam Prespektif Tujuan Hukum.” Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, Dan Politik 1, no. 4 (2024).
Hadi, Naufal Akbar Kusuma. “Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Prespektif Sosiologi Hukum.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 10, no. 2 (2022).
Hasnawati, and Mohammad Safrin. “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana.” Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (2023).
ICJR. Perjalanan Rancangan KUHAP. n.d. https://icjr.or.id/perjalanan-rancangan-kuhap/.
Institute For Criminal Justice Reform. Saat Umur RKUHP Dan RUU KUHAP Sudah Puluhan Tahun. n.d. https://icjr.or.id/saat-umur-rkuhp-dan-RUU KUHAP-sudah-puluhan-tahun/,.
Lesmana, Teddy. Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Presprektif Ilmu Sosial. n.d. https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Persidangan, Modul Diklat Tahap 3 Bukti Elektronik Di, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019, n.d.
Mujiburohman, Dian Aries. “Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik.” Jurnal Agraria Dan Pertahanan 7, no. 1 (2021).
Munawaroh, Nafiatul. Apa Perbedaan Alat Bukti Dan Barang Bukti? n.d. https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae/.
Nainggolan, Marsudin, and Ismail Rumadan. Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Kencana, 2020.
Nurkholis, Andi. Peran Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Digital Tindak Pidana. n.d. https://ftik.teknokrat.ac.id/peran-digital-forensik-sebagai-alat-bukti-digital-tindak-pidana-2/.
Pamungkas, Alief Tanding and et al. “Krisis Penegakan Hukum Cybercrime Di Indonesia: Hambatan Dan Jalan Keluar”.” Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islami, 2024.
Pramata, Aldho Galih. “Analisis Kekuatan Dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud CCTV (Closed Circuit Television) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Dalam Hukum Acara Pidana.” Jurnal Verstek 8, no. 3 (2020).
Program Studi Informatika. Beberapa Tools Forensik Digital Pada Jaringan Yang Dapat Digunakan. n.d. https://tif.uad.ac.id/beberapa-tools-forensik-digital-pada-jaringan-yang-dapat-digunakan/.
Raharjo, Agus and Angkasa. “Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum.” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 3 (2011).
Renggong, Ruslan. Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP. Kencana, 2016.
Riadi, Imam, and Bashor Fauzan Muthohirin. Forensik Digital (Forensik Email). Diandra Kreatif, 2022.
Sakti, Abdul. “Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Digital Forensik Terhadap Kualitas Penanganan Kasus Kejahatan Siber.” Jurnal Penelitian Mahasiswa 4, no. 1 (2025).
Salsabill, Azra, and Jennifer Angelina. “Peran Hukum Pidana Dalam Menangani Kejahatan Siber Pada Masa Sekarang: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.” Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary 2, no. 2 (2024).
Siahaan, Tota Roganda, and Hudi Yusuf. “Tindak Pidana Ekonomi Di Era Digital: Tantangan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum.” Jurnal Intelek Insan Cendikia 2, no. 1 (2025).
Siregar, Mardona. “Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia.” Jurnal Muhammadiyah Law Review 8, no. 2 (2024).
Sofyan, Andi Muhammad, and Abd. Asis. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Kencana, 2014.
Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Qiara Media, 2021.
Sutisnawinata, Kania. Digital Forensik: Arti, Pentingnya, Proses Implementassi. n.d. https://www.asdf.id/digital-forensik-menjaga-keamanan-digital/.
Suhariyanto, Budi, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Tanoto, Elvina and et al. Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Di Peradilan Pidana. 2, no. 1 (2024).
Uswatu. Forensik Digital: Memahami Teknik Dan Alat Yang Digunakan. n.d. https://csirt.teknokrat.ac.id/forensik-digital-memahami-teknik-dan-alat-yang-digunakan.
Wahyudi, Firman. Eksistensi Dan Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia. n.d. https://www.pa-bangil.go.id/images/ARTIKEL/elektronik.pdf.
Wahyuni, Willa. Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. n.d. https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/.
Yusuf, M. and et al. “Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum Di Masyarakat Multikultural.” Unes Law Riview 7, no. 2 (2024).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 gebby cantika, Edi Yunara, Wessy Trisna

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.