Collaborative Governance Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Medan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Collaborative Governance antara masyarakat dan pemerintah dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Medan. Sehingga perlu adanya kolaborasi antar pemerintah untuk menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan data, jumlah ODGJ di Kota Medan menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya, dengan berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan stigma sosial terhadap penderita gangguan jiwa. Penelitian ini mengacu pada empat indikator keberhasilan Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2007), yaitu: desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi, dan kondisi awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar-stakeholder belum sepenuhnya sinergis, terutama dalam membangun kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan situasi, kondisi, dan proses kolaborasi yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lembaga masyarakat dalam menangani permasalahan skizofrenia. Hasil penelitian ini berdasarkan indikator Ansell dan Gash (2007) menunjukkan bahwa collaborative governance yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Medan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kejelasan mengenai regulasi dan tugas fungsi yang harus dilakukan Selama ini dalam penanganan skizofrenia di Kota Kota Medan, kedua Dinas selalu melakukan tugasnya secara mandiri atau masing-masing instansi. Belum terjalinnya kerjasama dengan baik antar kedua Dinas tersebut.