Eksistensi Perempuan Tanpa Kawin Paksa

Abstract

Sebuah pernikahan seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak yang sudah cukup umur dan atas persetujuan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan sama sekali, namun pada kenyataannya masih saja terjadi pernikahan paksa baik dengan kedok adat maupun agama. Kawin paksa adalah perkawinan yang terjadi di luar persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan atau dengan persetujuan pihak yang menikah karena tidak memiliki pilihan lain, terutama perempuan. Ada dua area yang menjadi konsentrasi pelanggaran dalam praktik kawin paksa, pertama, tidak adanya kebebasan bagi korban untuk memutuskan apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui perkawinan pada saat dipaksa (seringkali melalui penculikan). Kedua, sebagian besar persetujuan yang diperoleh dari korban dan keluarga korban karena adanya tekanan sosial dan stigma negatif dari masyarakat jika menolak pinangan tersebut, sehingga tidak memenuhi aspek konsensual secara utuh. Indonesia akhirnya menetapkan kawin paksa sebagai tindakan kekerasan seksual dengan UU No. 12 Tahun 2022 yang diatur dalam pasal 16 yang memberikan sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000.