Kekuatan Politik & Hukum PT Freeport Indonesia atas Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun 2018

Abstract

Abstrak

Perusahaan multinasional di negara berkembang menciptakan hubungan ketergantungan. Secara ekonomi, korporasi memainkan peran penting bagi perkembangan negara tuan rumah tetapi tidak jarang terjadi penyimpangan yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia. Ketergantungan negara tuan rumah memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik yang terakumulasi menjadi kekuatan perusahaan. Ada dua aspek kekuatan korporasi, yaitu aliansi politik bisnis dengan elitis dan peran pembangunan daerah. Kekuatan ini memudahkan korporasi untuk bebas dari jeratan tuntutan hukum. Penelitian ini berupaya menjawab upaya perusahaan terhadap gugatan negara penerima  dan faktor-faktor yang mengindikasikan kekuatan korporasi dengan menggunakan indikator kekuatan korporasi menurut Ted Nace. Studi kasus yang penulis angkat adalah kasus PT Freeport Indonesia yang secara sepihak menerapkan kebijakan pencabutan status jaminan kesehatan BPJS pekerja. Namun dalam persidangan PTFI dinyatakan tidak bersalah. Penulis berpendapat bahwa lepasnya PTFI dari jerat hukum pelanggaran hak-hak pekerja karena adanya kedekatan dengan elitis politik dan dominasi pembangunan daerah yang membuat PTFI bebas dari tuntutan hukum.

Kata Kunci : PT.Freeport Indonesia, BPJS, Kekuatan Korporasi, Hak Pekerja, Kebijakan Fulrough

Abstrak

   Multinational corporations in developing countries creates dependency relations. Economically, corporations play an important role for the development of host countries but it is not uncommon for corporate irregularities to intersect with human rights issues. The dependency of host country provides opportunities for corporations to gain profits and political interests accumulated into corporate power. There are two aspects of corporate power, namely business political alliances with elitists and the role of regional development. This corporate power makes it easy for corporations to be free from ensnaring legal charges. This study seeks to answer the company's efforts against the recipient's state lawsuit and factors indicating the strength of the corporation by using indicators of corporate power by Ted Nace. The case study that the author raised was a case of PT Freeport Indonesia unilaterally implemented a furlough policy and terminated BPJS health insurance status of workers. However, in the trial PTFI was found not guilty.  The author argues that PTFI's release from the legal snare of violations of workers' rights is due to proximity to political elitists and dominance in regional development that makes PTFI free from lawsuits.

Keywords : PT.Freeport Indonesia,BPJS,Corporation Power, Worker Rights, Furlogh Policy