Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara Dalam Upaya Pencegahan Narkoba Di Kota Medan

Abstract

Fenomena penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu permasalahan sosial yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara merupakan lembaga negara non-kementerian yang memiliki kewenangan dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk narkotika. Salah satu tugas utama BNN adalah memberikan sosialisasi untuk mencegah penyalahgunaan narkotika melalui berbagai program dan kegiatan. Untuk itu, BNN menjalankan dua pendekatan utama dalam pencegahan narkotika, yaitu Demand Reduction dan Supply Reduction, yang bertujuan untuk memutus mata rantai pengguna narkotika serta peredaran narkotika itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, studi kepustakaan, serta analisis dokumen. Penelitian ini dilakukan di BNNP Sumatera Utara, dengan informan yang terdiri dari Koordinator Pencegahan, staf pencegahan, Kepala Kelurahan Medan Polonia, Kepala Lingkungan Medan Polonia, masyarakat, serta residen dari BNNP Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BNNP Sumatera Utara dalam pencegahan narkotika di Kota Medan dapat dilihat melalui beberapa indikator. Dari segi produktivitas, meskipun BNN masih kekurangan sumber daya manusia yang memadai, mereka tetap aktif sebagai narasumber utama dalam kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan. Program seperti Skrining Intervensi Lapangan (SIL) menunjukkan kualitas layanan yang baik, membantu korban ketergantungan narkotika untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Responsivitas BNNP Sumatera Utara juga cukup cepat, menanggapi laporan masyarakat dengan segera. Meskipun demikian, akuntabilitas terkait pelaksanaan program pencegahan sudah cukup baik, meskipun akses informasi dan pelaporan program masih terbatas. Beberapa hambatan yang dihadapi BNNP Sumatera Utara antara lain adalah kurangnya tenaga penyuluh dan penyidik, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, serta minimnya dukungan dari masyarakat dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pencegahan narkotika.