Dinamika Perkembangan Reforma Agraria di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.32734/jkakp.v1i2.9769Keywords:
Dinamika, Konflik, Reforma AgrariaAbstract
Perkembangan reforma agraria di Indonesia sudah di mulai sejak masa Kolonial Hindia Belanda. kondisi tersebut terus berlangsung sampai munculnya pengaturan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (Ayat 30) yakni penguasaan bumi, air dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun pada perkembangannya, warisan budaya kolonial masih belum bisa hilang sepenuhnya dari bumi nusantara, sehingga pada akhirnya pemerintah membuat kebijakan khusus terkait dengan penguasaan atas tanah, yaitu melalui Undang-undang Pokok Agraria no. 5 Tahun 1960. Hal ini kemudian diperkuat lagi melalui TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Berbagai pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat dan para petani serta penghapusan monopoli tanah oleh segelintir penguasa. Penguatan kembali dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan reforma agraria melalui Peraturan Presiden no. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Downloads
References
Agraria, K. P. (2021). Catatan Akhir Tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria. Sekretariat Nasional, Konsorsium Pembaruan Agraria.
Arba, M. (2021). Hukum Agraria Indonesia. Sinar Grafika.
Bachsan, M. (2007). Hukum Agraria-Dalam Perspektif”, Bandung: Remadja Karya,
Bernhard, L. (2012). Reforma Agraria, Jakarta, Margaretha Pustaka.
Boedi H. (2003).Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undangundang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan.
BPN-RI (2007). Mandat Politiik, Konstituusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat.
Indainanto, Y. I., Nasution, F. A., & Saraan, M. I. K. (2022). Observing Indonesia's Agrarian Conflict During The Covid-19 Pandemic. Journal of Peasants’ Rights, 1(2), 10-20.
Kalo, S. (1966). Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi. Universitas Utara.
Koeswahyono, I., & Maharani, D. P. (2022). Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan. Arena Hukum, 15(1).
Maharani, D. P. (2014). Urgensi Pengadilan Agraria Yang Berbasis Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Sebagai Lembaga Penyelesaian Konflik Agraria Yang Berkeadilan Sosial. In Prosiding Seminar Nasional Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Universitas lambung mangkurat, di Banjarmasin Indonesia Tahun.
Mahrawa, F. A., Siregar, E. S., & Arifin, A. (2022). Pandumaan-Sipituhuta Community Movement Action in Defense of Customary Forest Land Taking. Journal of Peasants’ Rights, 1(2), 31-37.
Sihaloho, M., Wahyuni, E. S., Kinseng, R. A., & Tjondronegoro, S. M. (2016). Perubahan struktur agraria, kemiskinan, dan gerak penduduk: Sebuah tinjauan historis. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 1(1), 48-60.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Salim. (2012). Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesiia, Mataram: Pustaka-Reka Cipta.
Sihaloho, M., Wahyuni, E. S., Kinseng, R. A., & Tjondronegoro, S. M. (2016). Perubahan struktur agraria, kemiskinan, dan gerak penduduk: Sebuah tinjauan historis. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 1(1), 48-60.
Wiryani, F. (2018). “Hukum Agrariia (Konsep dan Seejarah Hukum Agraria Era-Kolonial Hingga Kemerdekaan)”. Malang, Setara Press.
Zein, S. (2019). Reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9(2).
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright (c) 2022 Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
